Pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang sangat merugikan Keuangan Negara. Sebagai pejabat yang paling berwenang untuk menerbitkan surat utang (bond) atas nama Republik Indonesia, Sri Mulyani telah memasang bunga imbal hasil (yield) ketinggian bila dibandingkan dengan bond yang diterbitkan negara sekawasan yang rating investasi atau resiko ekonominya mirip seperti Vietnam dan Filipina.

Yield yang dimaksud di sini adalah rata-rata yield dari bond bertenor 10 tahun yang diterbitkan sepanjang tahun 2006 hingga 2010. Tabel di gambar atas yang menjelaskan perbandingan tersebut. Dengan Filipina yang rating-nya relatif sama, bond Indonesia memiliki selisih yield lebih tinggi 3,28%. Sedangkan dengan Vietnam yang ratingnya relatf lebih di bawah, bond Indonesia masih memiliki selisih yield lebih tinggi 2,87%.

Di sini saya hanya menghitung kerugian pada 30 fixed coupon bond yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama Sri Mulyani menjabat, yang terbagi menjadi 23 coupon bermata uang Rupiah dan 7 bond bermata uang Dollar AS.

Nilai keseluruhan dari 30 bond yang diterbitkan ini adalah sebesar Rp 259,9 triliun dan USD 12 miliar. Kerugian dihitung dengan mengalikan selisih rata-rata yield Vietnam (2,87%) dan Filipina (3,28%) dengan nilai outstanding bond dan dikalikan dengan tenor. Diperoleh angka kerugian Indonesia bila dibandingkan dengan Vietnam adalah sebesar Rp 116,4 triliun dan USD 6,24 miliar.

Sedangkan, bila dibandingkan dengan Filipina kerugian kita adalah sebesar Rp 137,2 triliun dan USD 7,36 miliar. Bila menganggap Vietnam sebagai batas bawah dan Filipina sebagai batas atas, maka titik tengahnya kira-kira di Rp 121 triliun dan USD 6,7 miliar.

Untuk menunjukkan betapa ketinggiannya yield yang dipasang Sri Mulyani, adalah dengan membandingkan dengan masa Menteri Keuangan yang menggantikannya: Agus Martowardoyo (2010-2013).

Pada era Agus Martowardoyo, rata-rata yield (10 year bond) selama tiga tahun menjabat hanya sebesar 7%, lebih murah 40% dari rata-rata yield masa Sri Mulyani 2006-2010. Kebijakan Agus Marto kami pandang rasional, karena pada periode yang sama (2010-2013), rata-rata yield di Vietnam sebesar 11% dan Filipina sebesar 5,4%. Tren perbandingan ketiga negara dapat dilihat pada grafik di atas.

Dengan fakta di atas, maka tidak usah heran besar utang Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 3000 triliun lebih, yang bisa terjadi karena Menkeu-nya adalah Sri Mulyani yang memang tidak peduli dengan tingkat bunga yang diminta oleh negara donor utang. Yang penting ada uang yang bisa dipinjam segera.

Kondisi meminjam uang melalui mekanisme yield bond berdasarkan lelang, jelas menunjukkan kalau pemerintah butuh uang sangat banyak. Sehingga bunga berapapun diambil asal bisa menutupi defisit berjalan.

Perbedaan era Menkeu Agus Marto dan Sri Mulyani, menunjukkan bahwa pemerintah makin panic karena banyaknya infrastruktur yang harus dibangun secara massal. Ibarat bola salju hutang yang makin besar, jika dihentikan akan berdampak musnahnya investasi yang sudah ditanam, jika dilanjutkan duitnya selalu kurang. Jadi teruslah berutang ya Bu Sri….!
https://law-justice.co/indeks