JAKARTA, Ambruknya sejumlah proyek konstruksi pemerintah menimbulkan kesan bahwa banyak pekerjaan konstruksi yang terkesan dibuat asal-asalan dan tidak profesional. Menteri sebagai pemimpin tertinggi di bidang yang terkait harus dicopot dari jabatannya.

"Menyedihkan dan memprihatinkan pengelolaan konstruksi di Indonesia. Kurang dari rentang satu bulan terakhir ini, tiga peristiwa runtuhnya bangunan konstruksi di ibukota dan di bandara internasional Soekarno-Hatta yang dimuat di berbagai media, yaitu ambrolnya tembok di jalan perimeter bagian selatan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng; Crane Ambruk di Proyek DDT PT KAI Matraman; dan ambrolnya kanopi Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower II di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.” jelas pakar komunikasi politik Emrus Sihombing di Jakarta, Selasa (6/2).

Tiga peritiwa ini menelan korban meninggal sia-sia serta luka-luka parah dan ringan. "Keluarga yang ditinggal pasti dalam kesedihan. Ini tidak boleh terulang." imbuh Emrus.

Menurut dia, tiga peristiwa yang seolah beruntun ini menunjukkkan manajamen konstruksi di Indonesia, khususnya bidang pengawasan konstruksi bangunan, dari kementerian PUPR dan Kementerian BUMN sangat buruk.

Sudah jamak analisis dari pakar konstruksi yang menjelaskan bahwa manajemen konstruksi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Bahkan ada yang mempertanyaan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi tersebut.

Oleh karena itu, Emrus berpendapat, KPK perlu turun untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi berjalan dengan baik atau terjadi kemungkinan kong kalikong.

Emrus mengungkapkan, pekan lalu pihaknya melakukan analisis bersama tim ahli yang mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan menajemen konstruksi di tanah air. Agar pihak-pihak yang bertanggungjawab, misalnya Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, melakukan langkah-langkah antisipatif dan atau evaluasi terhadap seluruh konstruksi yang akan dikerjakan, sedang dibangun, dan yang sudah selesai. "Nyatanya kembali terulang (dengan) ambrolnya tembok di jalan perimeter bagian selatan Bandara Soekarno-Hatta," sesalnya.

Oleh sebab itu dalam diskusi lanjutan tim Lembaga EmrusCorner sampai pada kesimpulan bahwa yang paling bertanggungjawab atas kegagalan manajemen konstruksi dari tiga peristiwa di atas yaitu dua menteri yaitu, Menteri PUPR dan Menteri BUMN.

"Sangat sulit diterima akal sehat bilamana ke depan kedua menteri ini menciptakan argumentasi sebagai tindakan “cuci tangan” untuk menghindari tanggung jawab," tegasnya.

Mengingat ketiga peristiwa ini sangat berdekatan, Emrus juga menegaskan, bahwa kejadian ini menunjukkan kedua menteri tidak melakukan fungsi pengawasan yang memadai.

Karena itu ia berpendapat sangat wajar jika kedua menteri secara satria dan dalam waktu sesingkat-singkatnya meminta maaf kepada keluarga korban dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah pernyataan maaf, saat itu juga kedua menteri sebaiknya meletakkan jabatannya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik.

"Jangan menambah beban politik Presiden dengan menunggu reshuffle. Ini tidak baik," demikian Emrus.


ambruk