Trotoar Layak Pakai di Jakarta Hanya 10 Persen



JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), telah merilis hasil survei Most Liveable City Index (MLCI) pada 2017.
Survei yang dilaksanakan serentak di 19 provinsi dan 26 kota tersebut mencakup beberapa aspek, seperti perumahan, keamanan kota, dan fasilitas kelompok rentan.

Aspek lainnya adalah perekonomian, fasilitas ekonomi, sektor informal, politik kota, dan fasilitas taman kota.
Berdasarkan hasil survey MLCI, Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam average tier city , atau termasuk dalam kelompok kota dengan index
livability (kelayakan huni) rata–rata.
Dengan skor 62,6 pada 2017, DKI Jakarta mengalami peningkatan performa bila dibandingkan survey MLCI yang dilakukan pada 2009, 2011, dan 2014 yang menempatkan Jakarta dalam kelompok bottom tier city.

Meski ada peningkatan, capaian tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya, sebagai ibu kota, seharusnya DKI Jakarta yang penduduknya lebih dari 10 juta jiwa, berada di top tier city atau kota dengan nilai indeks livability di atas rata-rata.
Terlebih lagi, sejumlah aspek masih dinilai warga terhadap Jakarta buruk, antara lain fasilitas pejalan kaki.

"Di Jakarta hanya 10 persen yang pedestriannya bagus. Itu pun baru di jalan protokler seperti Sudirman dan Thamrin," ujar Ketua IAP DKI Jakarta Dhani Muttaqin kepada Kompas.com , Kamis (1/2/2018).
Meski demikian, selama 3 tahun terakhir, Dani merasa pembangunan pedestrian cukup ada peningkatan.
Sebut saja Jalan Melawai dan Jalan Mahakam yang tadinya menjadi lahan parkir liar, kini difungsikan sebagai pedestrian.

Namun, Dani berharap tidak hanya satu atau dua titik saja yang mengalami peningkatan pedestrian tersebut. Mengingat, ke depannya akan ada kereta ringan (LRT) dan moda raya transportasi (MRT).
"Kami melihat spot-spot yang sangat krusial di mana banyak orang berjalan ketika berpindah moda transportasi atau transit," tutur Dani.

Ia menyarankan, Pemerintah DKI Jakarta memperhatikan bagaimana kelayakan huni merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan warga yang akan memicu produktivitas dan efisiensi kota.
Menurut Dhani, pertimbangan dari survei MLCI bisa menjadi patokan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2017–2022 dan proses Peninjauan Kembali RTRW DKI Jakarta yang sedang dilakukan.

Penulis: Arimbi Ramadhiani
Editor: Hilda B Alexander

http://properti.kompas.com/read/2018...anya-10-persen

Yg 90% dikuasai ormas parli,pkl,ojol dll