Jakarta - Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto mengatakan tak tahu soal teknis proyek pengadaan e-KTP. Ia mengaku kaget ada pertemuan di kantor Wapres Boediono pada tahun 2011 karena adanya masalah saat proses pengadaan e-KTP.

"Nggak tahu. Justru, baru kaget sampai proses sampai ke Wapres, dan proses pengadaan barang itu untuk anggarannya di 2009 dengan Rp 6,6 triliun. Baru jaman pak Gamawan (menjadi Mendagri) turun jadi Rp 5,8 triliun. Artinya ada efisiensi yang baik dari Mendagri. Anggaran itu memang sudah ada," kata Novanto sebelum sidangnya dimulai di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

"Nggak tahu sama sekali (soal teknis pengadaan e-KTP)," imbuhnya.

Novanto menyebut dirinya sering dihubungkan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek e-KTP. Namun, ia mengaku tidak mem-back up Andi sama sekali.

"Ya itu kan selalu saya dihubung-hubungkan kepada Andi. Tapi kan saya selalu terbuka buat semua. Jadi nggak ada saya untuk mem-back up Andi, Andi orang saya, nggak ada itu," ujarnya.

Terkait dirinya kenal dengan sejumlah pengusaha yang juga ikut di proyek e-KTP, seperti Paulus Tannos menurut Novanto hal itu wajar. Sebagai anggota DPR, ia sering bersosialisasi dengan siapa saja.

"Ya di DPR kan selalu menerima semuanya. Tujuannya adalah kita untuk bersosialisasi pada masyarakat. Ya tiba-tiba datang. Sekarang kan semua orang datang, ada yang kita tolak," ucap Novanto.

Pada sidang Kamis (1/2) lalu, saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengaku pernah memberi rekomendasi penghentian lelang proyek e-KTP pada tahun 2011 dalam rapat di kantor wapres Boediono. Namun, dalam rapat yang disebut saksi dipimpin oleh Sofyan Djalil selaku staf ahli wapres, proyek diputuskan tetap berjalan.

"Di kantor wapres itu diputuskan jalan terus. Tapi kita nggak mau tanggung jawab dan mengundurkan diri," jawab Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta yang menjadi saksi.

https://news.detik.com/berita/d-3850...178.1516165262