JAKARTA, KOMPAS.com - Dua infrastruktur baru yang segera dibangun di DKI Jakarta berasal dari dana non-APBD. Kedua infrastruktur itu yakni jembatan gantung untuk warga di Srengseng Sawah, Jagakarsa, dan stadion kelas internasional untuk Persija.

Saat lagi-lagi ditanya soal stadion untuk Persija pada Jumat (2/2/2018) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga memastikan stadion kelas internasional seperti 'Old Trafford' yang dulu pernah dijanjikannya, akan dibangun melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Kami sudah putuskan (pembangunan stadion) ini adalah kemitraan. Pemerintah menyediakan lahan, kami menawarkan swasta membangun, dan kami akan buka proses bidding (lelang). Begitu selesai, harapan kami bulan kedua selesai, dan bisa diperlihatkan kepada calon investor," kata Sandiaga di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Sandiaga mengatakan, sudah tujuh investor yang datang mengungkapkan minatnya membangun stadion. Investor yang berminat nantinya akan mengikuti proses lelang untuk memenangkan hak atas pembangunan dan pengelolaan jangka panjang.

Menurut Sandiaga, pembangunan infrastruktur harus bermitra dengan swasta. Sebab jika menggunakan APBD, akan mengurangi anggaran pelayanan dasar ke warga.

Sandiaga mencontohkan dua infrastruktur baru di DKI yakni velodrome dan equestrian yang membutuhkan Rp 30-40 miliar per tahun untuk perawatannya. Biaya ini dianggap membebani APBD.

"Kami enggak mampu, anggaran terbatas. Kami perlukan (APBD) untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya swasta yang mengelola lebih memiliki kemampuan mengelola infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.

Selain stadion, pembangunan jembatan gantung di Jagakarsa juga dipastikan menggunakan corporate social responsibility (CSR) dari swasta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi jembatan tersebut menjulukinya dengan jembatan "Indiana Jones". Sebab jembatan tersebut reyot namun menjadi akses warga khususnya anak-anak SD sehari-hari.



Belakangan, pembangunannya diputuskan menggunakan dana CSR agar bisa cepat. Sebab pembangunan jembatan tak dianggarkan di APBD.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, pembangunan jembatan ini menelan Rp 420 juta dana corporate social responsibility PT Wiratman. Diperkirakan, jembatan akan rampung empat bulan lagi.

"Lebih kurang empat bulan bisa diselesaikan. Kami lagi dalam proses meminta perizinan BBWSCC, nanti kalau sudah dapat izin langsung pengerjaan dilaksanakan," kata Arifin saat peninjauan bersama PT Wiratman, 25 Januari 2018 lalu.

Adapun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menerbitkan rekomendasi teknis agar pembangunan jalan selaras dengan aliran Ciliwung yang melintas di bawahnya.

"Jadi setelah dikaji secara teknis dan aturan kalau rekomendasi menyatakan boleh, kami serahkan ke Pak Menteri (PUPR). Mereka (PT Wiratman) memberikan dokumen permohonannya dan izin dikeluarkan Pak Menteri," kata Fajar 29 Januari 2018 lalu.

Kata Anies soal CSR

Pembangunan infrastruktur, sarana publik, hingga pembiayaan program di DKI selama lima tahun terakhir menuai sejumlah kritik sebab tak melalui anggaran melainkan dibangun oleh swasta. Salah satu kritik datang dari Anies sendiri pada saat ia masih mencalonkan diri sebagai gubernur.

Pada Oktober 2016 lalu salah satunya, ketika salah satu relawannya menanyakan soal cara Anies mencegah korupsi, ia menyinggung soal CSR.



"Membereskan korupsi enggak cukup mengobati gejalanya. Kadang kita senang mengobati gejalanya tapi yang penting memperbaiki masalah utamanya, sistemnya," kata Anies, 29 Oktober 2016.

Anies menilai perlu adanya tata kelola pemerintahan yang benar. Dia menyinggung masalah pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR). Dana CSR yang masuk, kata Anies, penggunaannya yang tepat mesti melalui APBD, bukan langsung digunakan untuk kegiatan.

"Kalau langsung kita enggak pernah tahu (sesuai atau tidak)," ujar Anies.

Ketidakyakinannya soal dana CSR juga diungkapkannya ketika keputusannya merekrut 74 tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), jadi sorotan karena jauh lebih banyak dari gubernur-gubernur terdahulu.

Kritikan terkait anggaran untuk tim ini yang naik dari Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar, dijawab Anies dengan menyinggung dana CSR.

"Jadi di APBD (anggaran untuk TGUPP) itu ada, jangan di luar APBD, apalagi dari dana-dana CSR yang proses masuk dan keluarnya belum tentu bisa dikendalikan dengan baik," kata Anies 20 Januari 2018.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...-indiana-jones