Bentrokan antar dua kelompok massa yang ingin berdemonstrasi di sekitaran Jl. Jendral Sudirman, Yogyakarta nyaris terjadi pada Selasa (23/2/2016) sore. Massa aksi sama-sama ingin menyuarakan pandangan mereka terkait isu Lesbi, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT) yang tiba-tiba memanas beberapa hari sebelumnya.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti Forum Umat Islam (FUI), Front Jihad Islam (FJI), dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Yogyakarta mengecam keberadaan kelompok LGBT di kota gudeg. Mereka mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk melakukan unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Malioboro.

Mendengar rencana itu, kelompok aktifis yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) cepat merespon. Mereka juga menggalang massa untuk berunjuk rasa di area Tugu Yogyakarta pada saat yang bersamaan dengan aksi FUI dkk. Harapannya, publik bisa melihat ada pandangan berbeda tentang keberadaan komunitas LGBT di sana.

Merasa ditantang, FUI memutuskan untuk pindah lokasi. Mereka akan terlebih dahulu mengambil alih area Tugu Yogyakarta dan bersiap menyambut kedatangan massa SPD. Di kalangan wartawan saat itu beredar pesan WhatsApp dari para petinggi FUI. Intinya, mereka sudah menyiapkan diri untuk sebuah bentrokan berdarah.

Strategi disusun. Selain massa aksi dalam jumlah besar sudah stand by di Tugu Yogyakarta, disiapkan juga beberapa orang untuk menyusup ke rombongan SPD. Ada juga yang berjaga-jaga di pinggiran area Tugu untuk mengepung massa SPD jika memang terjadi bentrok.

Tapi Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tidak ingin kecolongan. Mereka tidak sudi jika Kota Pendidikan jadi pusat perhatian nasional dan internasional akibat bentrokan berdarah antar-massa aksi. Bagaimanapun caranya, pertemuan kedua massa aksi di satu titik lokasi harus dihindari.

Merasa tidak mungkin menghalau massa FUI yang jumlahnya ratusan, polisi memilih untuk membarikade kelompok SPD. Massa yang sudah berkumpul sejak pukul 13.00 WIB di lapangan parkiran restoran cepat saji McDonald’s, Jl. Jendral Sudirman, dilarang long march ke Tugu yang jaraknya hanya sekitar 500 meter.

Polisi beralasan, aksi SPD ilegal karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kepala Polisi Resort Kota Yogyakarta Pri Hartono mengatakan, massa SPD tidak kooperatif. Mereka disebut baru melaporkan rencana aksi satu jam sebelumnya.

“Sementara masa aksi yang satunya sudah minta izin seminggu yang lalu. Masalahnya, aksi dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kalau besok sih tidak apa-apa, kita akan kerahkan personel untuk mengamankan,” kata Pri.



Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Edo Emanuel Gobay membantah tudingan Pri. Menurut dia, polisi sengaja tidak membiarkan mereka mendapat izin resmi. Edo mengatakan, pihaknya sudah mendatangi Polres Kota Yogyakarta sejak pagi, namun disuruh pulang karena Pri sedang tidak ada di kantor.

“Kami disuruh menunggu atasan sampai pukul 13.00 WIB. Setelah pukul 13.00 WIB, surat kami dikembalikan dan kami diminta memberikan langsung di sini (lokasi unjuk rasa), karena atasan akan ke lokasi,” kata Edo kepada wartawan saat itu.

Alhasil, karena tidak diizinkan keluar, bentrokan malah terjadi antara massa SPD dengan dua pleton anggota polisi. Massa SPD yang hanya berjumlah puluhan orang tidak mampu menembus barikade. Mereka tetap dikurung hingga pukul 17.00 WIB, ketika massa aksi dari FUI dkk. sudah membubarkan diri.

Merasa tidak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan aspirasi pada hari itu, kelompok massa SPD memutuskan bubar. Mereka menyuarakan kekecewaannya. Memaki polisi yang tidak berani menindak massa FUI. Koordinator aksi Ahmad Haedar mengatakan, polisi seharusnya menindak massa FUI yang dengan seenaknya berpindah lokasi.

Namun begitu, komentar bernada syukur diucapkan salah seorang massa aksi. Sambil menyiapkan diri untuk bubar, ia berkata, “Untung juga tadi tidak jadi ke sana (Tugu Yogyakarta). Kalau jadi, nasib kita bagaimana? Mereka banyak sekali.”

Hoax

Kejadian hari itu bisa dibilang sebagai puncak dari memanasnya isu LBGT di Yogyakarta pada 2016. Di sana, perang opini publik mengemuka saat salah satu situs media online Panjimas.com memuat sebuah artikel yang memberitakan rencana penyusunan Fikih Waria (Wanita dan Pria) di Pondok Pesantren (Ponpes) Waria Al-Fatah, Kota Gede, Yogyakarta.

Mendengar kabar itu, FJI langsung merespon dengan mengerahkan sejumlah massa untuk mendatangi Ponpes Al-Fatah, pada Jumat (18/2/2016) siang. Tidak sekedar mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, massa FJI juga menuntut agar Ponpes yang sudah ada sejak 2014 itu dibubarkan karena dianggap tidak tepat secara syari’ah.

Komandan FJI Abdurrahman yang memimpin langsung massanya menuding Ponpes Al-Fatah sebagai tempat kelompok-kelompok LGBT berlindung dengan kedok belajar agama Islam. Ia menegaskan, ritual agama yang dijalankan di sana tidak sah secara fikih karena keberadaan Waria sendiri sudah bertentangan dengan norma ajaran Islam. Ibadah keagamaan Waria, ujar dia, hanya akan diterima jika mereka sudah kembali menjadi seorang laki-laki seutuhnya.

“Boleh mereka shalat, tapi taubat dulu,” kata Abdurrahman.

Ketua Ponpes Al-Fatah Shinta Ratri mengatakan, berita tentang wacana pembentukan fikih waria di sana tidak benar. Pihaknya tidak pernah sekalipun membicarakan atau membahas pembentukan fikih waria.

“Membahas fikih waria? Ya ampun, tidak mungkin. Kami di sini baru belajar agama. Kami hanya ingin hidup dengan baik-baik di sini. Ingin beribadah dengan tenang,” kata Shinta.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta juga sudah memastikan bahwa kabar tentang fikih waria di Ponpes Al-Fatah adalah berita bohong (Hoax). Ketua AJI Yogyakarta Anang Zakaria mengatakan, sudah memverifikasi langsung kabar tersebut kepada Shinta. Pihaknya juga sudah mencoba menghubungi redaksi Panjimas.com, namun tidak mendapat respon.

“Jadi memang benar ada wartawan datang dan wawancara dengan ibu Shinta. Tapi informasi yang didapatkan dipelintir,” kata Anang.

Buntut dari penggerebekan FJI siang itu, sebuah pertemuan digelar antara pihak Ponpes Al-Fatah dengan FJI, pada Rabu (24/2/2016) malam. Pertemuan difasilitasi langsung oleh Kepolisian Sektor, Kepala Desa, dan Camat setempat.

Hasilnya, segala kegiatan keagamaan di Ponpes Al-Fatah harus dihentikan. Alasan pembubaran pun bergeser dari isu fikih waria ke pesta minuman keras dan narkoba. Pejabat setempat berasalan, masyarakat resah dengan keberadaan Ponpes Al-Fatah.

Saat jumpa pers di LBH Yogyakarta, Shinta menceritakan pertemuan yang tertutup malam itu. Ia merasa ditekan dan dipaksa untuk mengakui bahwa ada kegiatan mengkonsumsi minuman keras dan ada peredaran narkoba di Ponpes yang ia pimpin. Pokok masalah tentang hoax fikih waria sama sekali tidak disinggung.

“Yang ada, saat itu saya seperti dihukum. Tidak diajak berdialog. Saya tidak boleh membawa teman-teman dari LBH dan LSM,” kata Sinta.

Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Yogyakarta Aditia Arief Firmanto menyayangkan sikap kepolisian dan pejabat setempat yang mengambil keputusan sepihak. Ia mengatakan, keputusan tidak diambil berdasarkan bukti yang ada.

“Persoalan dugaan adanya minuman keras harus dibuktikan dulu dengan investigasi yang objektif. Jangan hanya karena ada tudingan dari beberapa pihak, tanpa ada bukti. Nanti jadinya fitnah,” kata Aditia.

Pada akhirnya, protes yang LBH layangkan kepada pihak kepolisian dan pejabat setempat tidak ditanggapi. Kegiatan keagamaan di Ponpes Al-Fatah vakum selama kurang lebih empat bulan. Secara berlahan, Shinta dan kawan-kawan memberanikan diri untuk memulai lagi aktivitas belajar dan beribadah di sana.

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan dan keputusan resmi tentang status Ponpes Waria Al-Fatah. Apakah status larangan itu dicabut atau masih tetap berlaku. Mereka beraktivitas dengan rasa cemas. Bila isu LGBT kembali memanas, tempat itu adalah sasaran empuk bagi kelompok kontra.
https://law-justice.co/