TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi usulan agar TNI dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku setuju.

Ia mengatakan bahwa TNI memang seharusnya dilibatkan dalam menangani terorisme, namun tentunya harus dilihat hingga sejauh mana keterlibatannya.

"Memang perlu ada pelibatan TNI, tapi pelibatan TNI itu di mana dan dalam tahap yang mana?, jadi saya kira pelibatan TNI itu memang diperlukan," ujar Fadli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Ia menilai TNI bisa dilibatkan saat ada permintaan, hal itu terkait dengan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Kalau sekarang ini juga dilibatkan, tapi kan ada permintaan, dalam konteks ketika (terorisme) itu menjadi ancaman negara, ada pelibatan (TNI) melalui suatu proses permintaan," jelas Fadli.

Politisi Gerindra itu pun menyebutkan sejumlah negara yang menerapkan aturan serupa.

"Ini seperti di negara Amerika, Australia, Inggris, kira-kira seperti itu," kata Fadli.

Dalam UU 34/2004 tentang TNI mengatur tentang penanganan terorisme, termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Mengacu pada Undang-undnag tersebut, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memerlukan persetujuan Presiden.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengirimkan surat kepada Ketua Pansus RUU Anti Terorisme.

Dalam surat tersebut, terdapat sejumlah usulan TNI, tidak hanya usulan terkait penggantian nama RUU, namun juga definisi terorisme serta perumusan tugas TNI.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ngan-terorisme

---

Baca Juga :

- Menag Kembali Ingatkan Untuk Sholat Gerhana Bulan Langka

- Cerita Menteri Sosial Kunjungi Asmat

- Terkait Ancaman Supir Angkot, Shafruhan Sinungan Sebut Itu Bukan Ranah Wagub