MEDAN (Waspada): Kalangan Anggota DPRD Sumut mempertanyakan munculnya nama Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubsu. Sebab, T. Erry Nuradi yang saat ini masih menjabat Gubsu hingga Juni 2018 tidak ikut dalam kompetisi Pilgubsu 2018.

Kalau diganti segera itu aneh saya rasa, karena masa tugas Pak Tengku Erry Nuradi habis bulan Juni kalau tidak salah tanggal 16. Tapi mungkin Pati Polisi itu disiapkan untuk bulan enam ke atas, karena jabatan gubernur sudah kosong sampai dilantiknya gubernur terpilih,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut HM. Nezar Djoeli kepada Waspada, Kamis (25/1).

Wakil Ketua Komisi A Muhri Fauzi Hafiz juga merasa aneh dengan adanya Plt Gubsu jika dilakukan sebelum bulan Juni 2018. “Ini jadi tanda tanya juga sama kita. Melihat kondisi ini komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, perlu memanggil saudara Gubernur melalui pejabat terkait untuk mengetahui duduk perkara masalahnya,” ujar Muhri.

Soal berita yang beredar, lanjutnya, pihaknya akan mengirimkan surat guna konfirmasi kepada Pemerintah Pusat soal Pj Gubernur. Kedua, tahapan-tahapan selanjutnya kita akan mengundang kehadiran gubernur melalui pejabat terkait untuk mengetahui aturan yang shahih soal pejabat gubernur.

“Ketiga, jika ada hal yang kita anggap dilanggar oleh pemerintah pusat kita akan membuat perbandingan,” tegasnya.

Begitu juga dengan Hanafiah Harahap dari Fraksi Golkar DPRD Sumut. Menurutnya juga aneh dan gagal paham jika jabatan Gubsu di Plt-kan sebelum masa tugas T. Erry Nuradi habis. “Aneh dan gagal paham aku memaknai penunjukkan Pati Polri tersebut. Sebaiknya kita tunggu penjelasan pemerintah dalam hal ini Kemendagri,” imbuhnya

Namun, lanjutnya, memang sampai 17 Juni 2018 belum juga dilantik gubernur terpilih maka konsekuensinya harus ada pejabat gubernur. “Tapi bisa saja lebih cepat atau lebih lambat dari tanggal 17 Juni 2018. Kita tunggu tahapan kerja dan penjelasan KPU Sumut. Tentu sebelum 17 Nuni 2018 harus ada pejabat gubernur sampai dengan waktu pelantikan gubernur terpilih,” pungkasnya.

Pemprovsu Heran

Kalangan pejabat Pemprovsu sendiri heran dengan rencana penunjukan perwira polisi jadi Plt Gubernur Sumatera Utara. Karena Erry Nuradi sendiri masa tugasnya berakhir pertengahan Juni 2018 nanti.

“Setelah masa jabatan Erry Nuradi berakhir barulah diangkat Plt. Jadi UU tak mengamanahkan untuk mem-Plt-kan jabatan gubernur tersebut saat ini,” ujar Kabiro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu Ilyas Sitorus ketika dihubungi, Kamis (25/1) malam.

Menurut Ilyas, kecuali Erry Nuradi mencalonkan diri jadi gubernur sehingga dia harus mengakhiri jabatannya. Namun sampai saat ini hingga pertengahan Juni nanti Erry Nuradi masih Gubernur Sumut. “Kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan jabatan Gubsu itu kosong, sehingga ditunjuk Plt,” ujar Ilyas Sitorus.

Ketua MPR Kaget

Ketua MPR Zulkifli Hasan kaget atas keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk perwira tinggi aktif polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara

Hasan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/5), menyatakan, Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat.

Dia bertanya, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk pejabat strukturalnya, Sumarsono, menjadi pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.

Hasan yang juga ketua umum DPP Partai Amanat Nasional ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga politik nasional menjadi “lebih dinamis”.

Sejak reformasi 20 tahun lalu, inilah pertama kali perwira tinggi aktif polisi ditunjuk untuk posisi politik. Sementara TNI telah paripurna dengan reposisinya, menarik diri sepenuhnya dari ranah politik praktis.

Hasan mempertanyakan keputusan Kumolo yang kurang lazim itu. “Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka presiden yang akan menjadi sasaran protes publik,” katanya.

Sebelumnya dikabarkan dua perwira tinggi Polri bakal menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut). Rencana itu untuk mengisi kekosongan pimpinan saat Pilkada Serentak 2018.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul saat Rapim Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

“Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan, ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara,” kata Martinus.

Dua perwira tinggi yang dikabarkan menjadi Plt Gubernur adalah Assisten Operasi (As Ops) Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani sebagai Plt Gubernur Sumut.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut keputusan dua Pati menjadi Plt Gubernur berdasarkan rujukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (h02/m28/ant)

sumur:
http://waspadamedan.com/index.php/2018/01/25/aneh-gubsu-mau-di-plt-kan-dari-t-erry/

makin aneh aja si rambut palsu kader banteng
citra wereng malah makin ancur karna gila jabatan
makin kliatan wereng berpolitik dgn banteng
rata2 calon wereng yg maju diusung banteng skrg malah jadiin wereng aktif sebagai plt