Perbandingan 100 Hari Anies-Sandi dengan 100 Hari Jokowi-Ahok, ini yang Paling Mencolok





[QUOTE] TRIBUNNEWS.COM - Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno akan memasuki hari 100 sejak keduanya dilantik Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (16/10/2017) lalu.

Dibandingkan kepemimpinan sebelumnya, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, apa keunggulan keduanya?

Dalam catatan, kepemimpinan Jokowi-sapaan Joko Widodo, dan Ahok terbilang gemilang, sejak terpilih dan memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, keduanya segera merilis dua kartu layanan masyarakat, yakni Kartu Jakarta Sejarah (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sesaat dilantik pada bulan Oktober 2012 silam.

Kartu tersebut yang kini diadopsi pasangan Anies-Sandi menjadi KJS Plus dan KJP Plus.

Berbarengan dengan kedua program kerja unggulan tersebut, Jokowi-Ahok turut meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh dari semula sebesar Rp 1,6 juta menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan orang Anies-Sandi yang menetapkan UMP di angka Rp 3,6 juta per bulan atau naik sebesar Rp 200.000dibandingkan UMP sebelumnya, yakni Rp 3,4 juta per bulan.

Sedangkan terkait infrastruktur transportasi, Jokowi Ahok diketahui meneruskan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang semula tertambat pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Prijanto, di antaranya meneruskan konsesi pembangunan Mass Rapid Transit dan monorel atau LRT saat ini.

Sementara Anies-Sandi telah melakukan uji coba OK Otrip, layanan transportasi umum terintegrasi Transjakarta saat ini.

Namun, hal mencolok dari pencapaian kedua pemimpin tersebut adalah terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Jika Jokowi-Ahok membebaskan jalan seputar pusat niaga terbesar di Asia Tenggara itu dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anies-Sandi justru memfasilitasi PKL untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Beragam tanggap terus mengalir sejak kebijakan penutupan jalan yang dialihfungsikan menjadi lapak PKL itu digulirkan pada Jumat (22/12/2017) hingga saat ini.

Media sosial pun masih diramaikan dengan pertentangan kebijakan yang disebut melanggar hak pengguna jalan dan pejalan kaki serta menyebabkan turunnya pendapatan pengemudi angkutan umum di kawasan tersebut.

"Bukan hanya sopir angkot yg gusar. Pejalan kaki jg gusar dgn kebijakan ini," tulis Yandri lewat akun twitter @Pyandree pada pagi tadi, Selasa (23/1/2018).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno dikutip Tribunnews.com menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan merangkul para pengelola maupun pemilik angkutan umum yang kini tergerus dengan bus Tanah Abang Explorer yang gratis.

Akan tetapi, aspirasi para sopir katanya akan ditampung saat ini.

"Jadi, kita ingin rangkul mereka dan tadi Transjakarta memberikan klarifikasi bahwa kesiapannya nanti mereka secara terintegrasi bisa bergabung dalam sistem transportasi yang berbasis One Karcis, One Trip (Ok Otrip), itu yang kita ajak," ungkapnya kepada wartawan menanggapi unjuk rasa supir angkutan umum di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (23/1/2018) pagi.




SUMBER

kok hanya jalan abang yg boleh PKLnya bebas gitu?
jalan lain juga donk
klo bisa seluruh jalanan jakarta jadikan tempat PKL
baru namanya adil