Jakarta: PDI Perjuangan menyoroti pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait adanya persetujuan lima fraksi atas perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang dinilai tak relevan. Perilaku menyimpang tersebut tentu bakal ditentang oleh fraksi partai politik karena dianggap tak sesuai Pancasila.


'Sebagai parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun Perkimpoian Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul,' kata Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan Ahmad Basarah melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Januari 2018. 


Menurut Ahmad, memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan perkimpoian sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun.


Dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkimpoian sejenis maupun LGBT. 


Hal ini berbeda dengan yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme). Menurut Ahmad, Bangsa Indonesia tetap memberikan batasan norma bagi masyarakat. Tentunya dengan norma kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia. 


'Pasal 28J UUD 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya,' tutur Ahmad.


Prinsipnya, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Hemat Ahamd, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkimpoian Sejenis. 


'Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya,' tandas Ahmad.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ngan-pancasila

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Penerbit Buku Berunsur LGBT Mangkir dari Panggilan KPAI

- Lingkungan Berpengaruh dalam Membentuk Prilaku LGBT

- Perilaku LGBT Berawal dari Pergaulan