Sejak dicanangkan dalam program kampanye, rumah DP 0 persen terus menuai kontroversi. Janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi itu dinilai tak realistis.

Pasca peletakan batu pertama program tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetya Edi Marsudi mengingatkan terkait rencana subsidi untuk program rumah vertikal tanpa uang muka atau DP 0 rupiah bisa melanggar peraturan yang sudah ada.

Prasetio mengatakan, Anies bisa melanggar peraturan menteri dalam negeri jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu karena kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya.

Peraturan yang dimaksud oleh Prasetyo adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di sana disebutkan bahwa penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah. Sebelumnya dikabarkan bahwa program rumah dengan DP 0 persen tersebut memiliki tenor 20 tahun, dimana itu jelas lebih panjang dari masa jabatan Gubernur.

Program politik seyogyanya memang untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Namun, hal tersebut juga harus taat pada peraturan.

Jangan sampai janji politik dibuat dengan menabrak segala aturan yang telah berlaku hanya untuk menarik suara massa saat Pilkada saja. Itu bukan berorientasi menyelesaikan masalah warga, namun hanya sekadar berjualan kata-kata saja demi kekuasaan.

Kita harus tuntut itu karena sudah menjadi janji. Dan itu merupakan amanah yang harus ditunaikan.

Selain itu, mari kita awasi program DP 0 persen ini agar itu tidak hanya sekadar pemanis kata saja, melainkan juga tertib aturan dan berorientasi pada kebutuhan warga.