Jakarta: Partai Hanura terancam gagal lolos sebagai peserta pemilu 2019. Surat Kepengurusan (SK) yang diunggah di sistem informasi partai politik (Sipol) tidak bisa dipakai sebagai dasar verifikasi faktual karena adanya dualisme kepengurusan. 


Menanggapi hal ini, Hanura kubu Sarifuddin Sudding yakin kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa yang baru saja digelar sah di mata hukum. Munaslub memilih Marsekal Madya Purnawirawan Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura mengantikan Osman Sapta Odang yang dipecat.


'Jadi artinya kami akan menyesuaikan dengan apa yang keinginan daripada aturan perundangan,' kata Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 19 Januari 2018.


Adapun mengenai SK Kemenkumham yang telah diunggah di Sipol masih tercantum kepengurusan Partai Hanura dibawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang. Kata Nurdin, SK kepengurusan yang baru tinggal menyesuaikan dengan SK yang sudah ada. 


'Yang penting data yang di partai tidak bermasalah karena itu hanya pengurus. Siapapun bisa jadi pengurus partai,' ujar Nurdin. 


Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menghormati keputusan kubu Sarifuddin Sudding yang telah melakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Ia mengaku bakal mendukung hasil munaslub itu jika sesuai AD/ART partai dan didukung mayoritas kader di daerah.


'Saya menghormati hak politik anggota sebagai pemilik partai saya hormati. Apabila perjuangan itu berdasarkan kebenaran ya, tentu akan didukung oleh hukum dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita perjuangkan saja,' ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ersyaratan-kpu

---

Kumpulan Berita Terkait :

- DPR-KPU Sepakat Revisi Aturan KPU soal Verifikasi Faktual Parpol

- DPR Serahkan Teknis Verifikasi Faktual ke KPU

- KPU akan Sederhanakan Teknis Verifikasi Faktual