Jakarta - Bagi warga yang berminat memiliki satu dari 703 unit rumah susun (rusun) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang baru saja di-groundbreaking oleh Gubernur DKI Anies Baswedan kemarin, ada yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Jo. PP No. 4 Tahun 1988 yang kemudian diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, siapapun yang memiliki sarusun, baik perorangan maupun badan hukum wajib membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atau yang biasa dikenal dengan istilah service charge.

Di program rumah DP Rp 0, siapa yang tanggung biaya IPL tersebut?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiga Uno mengatakan, kajian mengenai hal tersebut saat ini belum rampung. Namun ia menjelaskan, pengenaan IPL nantinya akan diatur lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baru akan terbentuk April 2018 mendatang.

"Itu yang nanti skemanya akan difinalkan, dimatangkan melalui konsep BLUD yang rencananya April," kata kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/1/2017).

Dalam kajian yang dilakukan, tambah Sandiaga, juga dibahas soal pola pendanaan untuk penyediaan DP Rp 0. Selain itu juga dibahas soal skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembang yang melaksanakan pembangunan.

Kajian soal skema DP Rp 0 tersebut masih belum rampung lantaran saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengingat akan ada penggunaan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tentunya kalau misalnya berkaitan dengan APBD, kita harus minta persetujuan dari teman-teman di DPRD. Nanti kita akan sosialisasi dan kita akan ajak sama-sama bicara," tandas dia. (fdu/dna)

https://finance.detik.com/properti/d...274.1499954577