Menurut data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat 2.601 rumah sakit, baik rumah sakit publik maupun privat, di seluruh Indonesia. Namun, ketersediaan fasilitas kesehatan ini tidak merata di setiap provinsi. Provinsi yang paling banyak memiliki rumah sakit adalah Jawa Timur dengan 377 rumah sakit. Jawa Barat menjadi provinsi di urutan kedua dengan jumlah rumah sakit sebanyak 328 unit.

Sementara itu, provinsi yang paling sedikit memiliki rumah sakit adalah Kalimantan Utara. Daerah hasil pemekaran Kalimantan Timur ini hanya memiliki 7 rumah sakit. Dua provinsi lain yang juga memiliki jumlah rumah sakit minimal adalah Sulawesi Barat dengan 11 unit dan Gorontalo sebanyak 13 rumah sakit.

Penilaian akreditasi bukan dari besar kecilnya gedung rumah sakit. Melainkan pada kualitas layanan di rumah sakit. Bagaimana cara dokter dan perawat memberikan pelayanan dan tindakan yang menjadi titik berat penilaian. 41% rumah sakit terakreditasi paripurna. Kalau rumah sakit kecil masih banyak yang level perdana. KARS bertugas mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien yang merujuk pada standar The International Society for Quality in Health Care (ISQua) yang dipakai di 99 negara. Akreditasi bertaraf internasional ISQua itu mencakup 338 standar dan 1.353 elemen penilaian.

Standar internasional ini awalnya dikeluhkan oleh rumah sakit karena dinilai terlalu berat. Itu kondisi 2012 lalu. Sekarang rumah sakit malah semakin bagus pelayanannya sebab kami mencatat 41% rumah sakit mencapai akreditasi paripurna. Memang kebanyakan status paripurna ini berada di rumah sakit swasta. Ada satu standar akreditasi baru yang diterapkan mulai Januari ini. Rumah sakit diharuskan membuat aplikasi pendaftaran rawat jalan dan rawat inap online. Aplikasi ini dianggap penting sebab bisa memudahkan calon pasien untuk mencari kamar yang kosong.



Aplikasinya sendiri disiapkan oleh Kemenkes secara gratis. Standar baru ini, kata dia, membutuhkan masa transisi 1-3 tahun. Namun, dia menyatakan sudah 150 rumah sakit yang sudah menjalankan sistem informasi tersebut. Rumah sakit yang belum terakreditasi ini bukannya sengaja tidak taat peraturan. Melainkan ada masalah internal saja. Misalnya saja kendala direktur rumah sakit yang belum memahami poin-poin akreditasi. Mengenai sanksi, KARS tidak berwenang memberikan sanksi.

Singapore itu 5 juta penduduk 200 mallnya, padahal 20% orang yang belanja ke Singapore adalah orang Indonesia dengan 2,3 juta USD per tahun, jadi Indonesia bukan orang miskin. Coba lihat pemilik mobil termahal di dunia, Hassanal Bolkiah, punya 2.567 mobil tidak pernah disita oleh KPK, bandingkan dengan bupati bupati kita, misalnya bupati Kutai.

Apartemen di Balikpapan milik Bupati Kutai, Kartanegara Rita Widyasari, disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Apartemen senilai Rp 3,6 miliar itu disita terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Rita sebagai tersangka. Penyidik KPK juga menggeledah sembilan lokasi di di Tenggarong dan dua lokasi di Samarinda. Lokasi yang digeledah adalah rumah dan kantor milik beberapa orang anggota DPRD dan yang menjadi tim 11 yang diduga sebagai pihak yang membantu Rita dalam mengurus sejumlah proyek di daerahnya. KPK menetapkan tiga tersangka. Selain Rita, dua tersangka lainnya adalah Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima.



Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP. Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara. Nilainya 775.000 dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar. Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.