Prabowo Lagi Bokek
Dibeberin Deddy Mizwar
SABTU, 13 JANUARI 2018 , 11:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

RMOL. Di tengah memanasnya isu mahar politik yang dihembuskan bekas ketua umum PSSI La Nyalla Mattaliti, Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar ikut menambahkan info menarik. Kata Deddy, berkali-kali Prabowo bilang ke dirinya tak punya uang alias bokek.

Kemarin, sejumlah calon kepala daerah yang pernah bersinggungan dengan Gerindra ikut menanggapi tuduhan soal Prabowo ini. Nah, soal ini, Deddy Mizwar mengaku tak pernah dimintai mahar oleh Prabowo saat mengikuti penjaringan cagub Partai Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat.

Dia bilang, Prabowo memang sempat menyinggung soal uang. "Pak Prabowo bilang, sudah nggak punya uang. Tapi nggak berani minta," kata Deddy, di Bandung, kemarin.

Menurut Deddy, keluhan tidak punya uang itu disampaikan Prabowo beberapa kali. "Untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur gak punya uang.Tapi (Prabowo) nggak minta," ulangnya lagi.

Deddy pun mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun saat menjalani proses penjaringan yang dilakukan Gerindra. "Seperak aja nggak ada."

Deddy mengaku tidak tahu jika permintaan itu ditujukan pada yang lain. "Jadi mungkin mintanya sama orang lain, mungkin. Bukan (minta) ke saya," ujarnya.

Deddy saat ini menjadi cawagub di Pilgub Jabar berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Golkar dan PPP. Sebelumnya, Jenderal Naga Bonar ini sempat digadang-gadang Gerindra dan PKS untuk menjadi cagub Jawa Barat bersama kader PKS, Ahmad Syaikhu. Saat itu, Deddy mengaku hanya diminta bergabung menjadi kader Partai Gerindra sebagai syarat pencalonannya.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga mengaku tak pernah diminta mahar oleh Prabowo. "Duit dari mana saya," kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, kemarin. Anies juga memastikan tidak ada perjanjian lain dengan Gerindra. Termasuk perjanjian untuk tidak maju ke pilpres. "Nggak ada bikin perjanjian," kata Anies.

Senada disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. "Enggak ada, enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional," kata Sandi di Balaikota, kemarin. Hanya saja Sandi pernah mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Sekadar latar saja, Gerindra menjadi sorotan karena dituding oleh La Nyalla meminta mahar sebagai syarat rekomendasi untuk bisa maju di Pilgub Jatim. Dalam konferensi pers, Kamis (11/1) La Nyalla mengungkapkan kronologi dirinya dimintai sebesar Rp 40 miliar. Uang itu diminta Prabowo saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat, awal Desember lalu. Menurut La Nyalla, Prabowo meminta uang itu untuk biaya membayar 68 ribu saksi di TPS pada Pilgub Jatim nanti.

Sebelum tanggal 9 Desember, La Nyalla juga menyatakan sempat dimintai secara langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan Rp 200 miliar. La Nyalla awalnya hanya menganggap ucapan Prabowo itu bercanda. "Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar," kata La Nyalla.

Waketum Gerindra Arief Poyuono mengatakan, tidak pernah ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra kepada La Nyalla. Dia bilang, sebenarnya dari awal Gerindra memang mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. Saat itu, La Nyalla sebagai kader Gerindra diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur.

Namun sampai surat tugas itu berakhir La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini PAN. "Setahu saya Pak Amien Rais sudah oke. Tapi Ketum PAN menolak mengusung La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim juga menolak mengusung La Nyalla," kata Arief, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal uang Rp 40 miliar, yang dituduhkan La Nyalla, dia bilang kalaupun benar sangat wajar karena pertama kemenangan dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS-TPS. Menurut dia, jika satu TPS butuh tiga saksi maka, duit segitu tidak cukup. Apalagi jika dana untuk pelatihan saksi sebelum pencoblosan dari tingkat PPS, PPK dan KPUD.

Terkait pengakuan Deddy Mizwar, Arief mengatakan memang apa yang dikeluhkan Prabowo kepada Deddy itu benar adanya. "Pak Prabowo hanya mengeluh saja bahwa memang tidak ada uang untuk Pilpres, bukan berarti terus dituduh malak," ujarnya. Dia bilang, Prabowo justru punya sifat ingin membiayai kadernya kalau mau maju di pilkada dan pileg. "Coba tanya Jokowi dan Ahok waktu maju Pilkada berapa Pak Prabowo mendanai mereka. Lalu Ridwan Kamil saat maju di Pilwako Bandung serta Anies- Sandi justru beliau yang kasih bantuan dana," ujarnya.

Pengamat politik dari UIN Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ongkos politik pilkada memang sangat besar. data dari Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015, misalnya, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar. "Sedangkan untuk pilpres bisa mencapai Rp14 triliun," kata Pangi, saat dikontak tadi malam.

Pangi misalnya mencontohkan pilpres tahun lalu, di mana tiap kandidat menghabiskan dana minimal Rp7 triliun. Dana ini untuk bayar partai, bayar saksi, tim sukses dan tim professional seperti konsultan. Pos-pos pengeluaran itu misalnya untuk kampanye door to door, pesan pendeng, media ruang publik seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Dibanding pilkada dan pileg, pilpres tentu perlu lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus mamanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan. Belum lagi dana untuk mendongkrak popularitas. "Punya satu triliun saja akan keteteran apalagi tidak punya uang," ujarnya.

Sekadar tahu saja, pada Pilpres 2014 Pasangan Prabowo - Hatta melaporkan biaya kampanye sebesar Rp 10 miliar. Sementara Jokowi-JK sebesar Rp 44,9 miliar. Dana yang diperoleh Prabowo- Hatta itu berasal dari Prabowo dan Hatta sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, sumbangan dari badan usaha Rp 4,8 miliar.

Sisanya Rp 200 juta berasal dari sumbangan individu. Sementara, pasangan Jokowi JK mendapat Rp42 miliar dari sumbangan Jokowi-JK dan sumbangan gabungan parpol pendukung. Sisanya Rp 2,9 miliar berasal dari donasi masyarakat. ***