Jakarta - Di momen perayaan HUT PDI Perjuangan yang ke-45, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan waspadai fenomena post truth, sebuah paradoks sejarah abad 21.

Dijelaskannya, kemajuan teknologi abad 21 memang membuat seakan tak ada jarak lagi, manusia seakan hidup bersama dalam sebuah rumah besar. Ironisnya, hidup bersama, tapi miskin komunikasi dan sosial. Dimana masing-masing hidup di dunia maya dengan masalahnya masing-masing.

Di sisi lain, di era ini, penciptaan opini sangat mudah dilakukan. Hal ini memunculkan ekses negatif berupa kanalisasi kebohongan.

"Kebohongan direncanakan dan direkayasa, disebarkan tanpa pelaku merasa bersalah, seringkali tujuannya memang membuat konflik, akibatnya muncul korban tak berwajah. Karena tak berwajah, pelaku lebih kejam," kata Megawati, di perayaan HUT PDI Perjuangan, di Gedung JCC, Rabu (10/1).

"Pelaku menggunakan identitas palsu untuk memfitnah dan menghujat, melakukan pembbunuhan karakter ke siapapun tanpa merasa bersalah."

Historia paradoks itu menghasilkan istilah post truth, pasca kebenaran, dimana emosi mengalahkan rasionalitas dan cenderung menolak verifikasi fakta, kata Megawati. Post truth itu lahir akibat anomali dipicu politisi populis yang pandai memanipulasi massa. Opini publik diarahkan sedemikian rupa dengan perencanaan sistematis, sampai jurnalis bimbang dalam mencerna pernyataan politik.

"Saya katakan itu, bagaimana mungkin ayah saya proklamator bangsa, mendirikan PNI, tapi dikatakan beliau PKI," kata Megawati menyampaikan contoh.

Lalu PDI Perjuangan, yang jelas-jelas ideologinya adalah Pancasila 1 Juni 1945, juga dikatakan sebagai PKI.

"Lalu presiden kita yang seharusnya salah satu simbol negara, dikatakan Pak Jokowi PKI. Ibunya dikatakan orang China. Sampai saya bilang, saya kenal ibunya Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Jadi ibunya yang lain (yang China) yang mana ya?" ujar Megawati.

Presiden Jokowi yang hadir di acara itu tampak tertawa mendengar hal itu. Selain Jokowi, hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa ketua umum partai (Romahurmuzy, Zulkifli Hasan‎, Airlangga Hartarto, Hary Tanoesudibyo, dan Grace Natalie), para menteri, para mantan wakil presiden, dan tokoh nasional lainnya.

"Pak presiden, ini menunjukkan betapa bangsa kita terpengaruh budaya asing," kata Megawati.

Fenomena post truth juga dapat dilihat saat kampanye pemilu. Kata Megawati, sang politisi mendatangi massa dengan gestur meyakinkan, menyampuradukkan norma dengan opini personal yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia mampu tampil dengan berbagai perwujudan, tergantung siapa yang ditemui.

"Saya istilahkan taktik mengelabui dan menundukkan dengan 1000 wajah. Padahal apa yang disampaikan hanya kebohongan semata tanpa fakta," kata Megawati.

"Tak tanggung-tanggung, isu SARA pun dijadikan peluru hoax mereka," tandas Megawati. Saat itu, Presiden Jokowi tampak mengangguk-angguk.

Soal hoax, lanjut Megawati, ternyata dimanipulasi juga untuk menggalang massa. Tapi tujuannya adalah menciptakan massa tak sadar. Massa tak sadar itu, sepertinya patuh, dapat dilibatkan dalam tindakan kekerasan memberangus kemanusiaan yang sepertinya tanpa paksaan.

"Dia berpangkal dan berujung pada bagi-bagi kekuasaan politik, yang tak lebih karena masalah kapital. Tak heran era post truth melahirkan politisi populis, sebagai pion sistem ekonomi free fight liberalism yang bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila," bebernya.

Padahal, kata Megawati, harus diingat bahwa Pancasila adalah budaya Indonesia, dengan inti gotong royong. Diapun mengingatkan kader PDI Perjuangan untuk berpolitik dengan ideologi, dan harus Pancasila.

"Ideologi bukan alat melegitimasi pemimpin, bukan mesin memproduksi pengikut buta, bukan untuk menciptakan pemimpin mahir manipulasi. Namun ideologi benar berfungsi melahirkan masyarakat sadar akan tanggung jawab, penuntun bagi pemimpin meleburkan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi rakyatnya," kata Megawati.

Dia berharap semua pihak mewaspadai fenomena post truth. Sebab jika dibiarkan tumbuh subur, maka politik tak bisa menjadi jalan pengabdian yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial. Tapi politik hanya menjadi sekedar panggung atraksi kompromi yang menyenangkan segelintir orang dan arena transaksi ekonomi individu tertentu.

"Tak ada tempat bagi permainan politik demikian.‎ Yang bermain begitu biasanya takkan peduli jika kebijakannya justru menambah beban bagi rakyat. Bagi mereka yang penting istilahnya jadi trending topic, yang penting terpilih lagi dalam pileg maupun pemilihan eksekutif," ujarnya.

http://www.beritasatu.com/nasional/472705-megawati-kebohongan-direncanakan-direkayasa-untuk-membuat-konflik.html