JOGJA – Menyikapi adanya pembatasan hak kepemilikan tanah bagi warga keturunan Tionghoa di DIJ, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja Prof Dr Ni’matul Huda SH menilai Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak terikat dengan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975. Instruksi tersebut mengenai penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia (WNI) nonpribumi. Ketentuan itu juga berlaku untuk kantor pertanahan kabupaten dan kota se-DIJ.

Menurutnya, instruksi tersebut hanya mengikat di internal pemerintah daerah. “Ingat BPN itu instansi vertikal dan bukan organnya gubernur. Hubungan dengan gubernur hanya koordinasi,” ujar Ni’matul saat memberikan keterangan di PN Jogja kemarin (4/1). Dia dihadirkan di persidangan sebagai ahli oleh Handoko, warga Jalan Taman Siswa, Jogja, selaku penggugat.

Handoko menggugat gubernur DIJ selaku tergugat I dan kepala Kanwil BPN DIJ sebagai tergugat II. Handoko menilai tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum karena masih melaksanakan instruksi tersebut. Akibat masih berlakunya instruksi itu, orang-orang keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Pakar hukum yang tinggal di Kalasan ini mengatakan, instruksi yang ditandatangani Wakil Kepala Daerah DIJ Paku Alam VIII diterbitkan saat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) belum berlaku di DIJ.

UUPA berlaku di DIJ pada 1984 dengan lahirnya Keppres No. 33 Tahun 1984. Lahirnya keppres itu diikuti dengan diundangkannya Perda No. 3 Tahun 1984 tentang berlaku sepenuhnya UUPA di DIJ.

Dengan berlakunya Perda No. 3 Tahun 1984, sejumlah peraturan pertanahan di DIJ yang dinilai bertentangan dengan UUPA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. “Sedikitnya ada 12 peraturan,” katanya. Di antaranya Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No. 18 Tahun 1918 serta beberapa perda lainnya.

“Secara akademik dan teoritik, seharusnya instruksi itu sudah tidak berlaku,” terangnya. Namun fakta di lapangan, instruksi itu masih diberlakukan. Bahkan Kanwil BPN dan jajaran kantor pertanahan kabupaten serta kota se-DIJ masih menjadikan instruksi itu sebagai acuan. “BPN sampai sekarang punya rasa ewuh pakewuh dengan gubernur,” sesalnya.

Ni’matul mengakui ada dua mekanisme pencabutan yang dapat dilakukan. Pertama, pejabat yang mengeluarkan mencabutnya. Kedua, melalui perda.

Namun dua hal itu tidak terjadi. Saat ini seiring dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, instruksi bukan lagi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.

Jika memang hendak dijadikan peraturan, dia pernah mengusulkan ke DPRD DIJ agar Instruksi Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 ditingkatkan statusnya menjadi perda. Dengan menjadi peraturan memungkinan warga negara mengujinya ke pengadilan.

“Tidak seperti sekarang. Karena bukan bagian dari peraturan perundang-undangan saat diuji di pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan Mahkamah Agung tidak menerimanya. Pertimbangannya, instruksi itu bukan produk tata usaha negara atau bagian dari peraturan perundangan-undangan,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan itu, salah seorang hakim anggota, Nuryanto, langsung menyahutnya. “Jadi mbulet ya,” ucapnya. Ni’matul membenarkan pernyataan itu. Dia pun balik menyarankan pengadilan membuat putusan untuk mengakhiri polemik tersebut.

Saran itu berdasarkan beberapa pengalaman. Penyelenggara negara khususnya eksekutif kerap menolak mencabut sejumlah produk hukum meski nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.

Akhirnya masalah itu selesai setelah ada warga negara yang mengujinya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Setelah ada putusan pengadilan melalui MK barulah dicabut,” katanya.

Dalam sidang itu, Ketua Majelis Hakim Cokro Hendro Mukti SH sempat menanyakan keterkaitan dengan pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

Menanggapi itu, Ni’matul mengatakan, UUK hanya mengatur soal tanah kasultanan (Sultanaat Grond) dan tanah kadipaten (Pakualamanaat Grond). Demikian pula dengan Perdais DIJ No. 1 Tahun 2017.

Berbeda dengan majelis hakim dan penggugat, kuasa hukum Pemprov DIJ dan Kanwil BPN DIJ dalam sidang itu tidak banyak mengajukan pertanyaan. Kabag Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Setprov DIJ Adi Bayu Kristanto hanya mengajukan tiga pertanyaan. (kus/yog/mg1)

sumber