Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) terus berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana Pelaksanaan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka nol rupiah atau down Payment (DP) atau DP Nol Rupiah. Ada beberapa masalah yang harus dipecahkan bersama agar program tersebut bisa berjalan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjo menuturkan, Bank Indonesia telah mengatur dengan jelas harus ada uang muka dalam setiap KPR.

Uang muka ini menunjukkan komitmen dari calon debitur mereka benar-benar ingin memiliki rumah. Bagi bank, uang muka bisa meyakinkan transaksi kredit yang akan dilakukan dengan calon nasabah benar-benar aman. Aturan uang muka tersebut tak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara lain.

"Kami sudah diskusi dengan beberapa negara. Misalnya di Singapura, Hong Kong, India itu semua minimum harus DP 10 persen," jelas dia di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Untuk di Indonesia pun juga ada ketentuan Loan to Value Ratio di angka 90 persen. Dengan begitu nasabah harus menyiapkan uang muka 10 persen.

Agus melanjutkan, sebenarnya ada keringanan yang bisa membuat calon nasabah bisa hanya menyiapkan uang muka 1 persen saja. Namun program tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Di sini sebenarnya pemerintah daerah bisa menjalankan skema tersebut yaitu dengan memberikan penjaminan. Namun untuk menjalankan skema tersebut ternyata juga ada masalah yaitu skema tersebut hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp 7 juta.

"Tetapi kalau masyarakat penghasilannya lebih rendah itu hanya bisa membayar rumah dengan harga maksimum Rp 240 juta," ujar Agus.

Oleh sebab itu, saat ini BI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berdiskusi untuk bisa mewujudkan program KPR dengan DP Nol rupiah tersebut. (Yas)

Pemprov Jakarta Bangun Rumah DP Nol Rupiah Pada 18 Januari 2018

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera meluncurkan program pembelian hunian dengan uang muka 0 rupiah atau disebut Program DP 0 Rupiah dalam waktu dekat. Rencananya, program tersebut akan diluncurkan pada 18 Januari 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemilihan tanggal tersebut karena dianggap bagus. Dia bilang, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) akan melakukan pembangunan perdana hunian tersebut.

"Sarana Jaya akan meluncurkan bersama dengan Pemprov untuk pilot rumah dengan DP 0 rupiah di awal tahun 2018," ujar dia di Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.

Sandiaga mengatakan, hunian tersebut berlokasi di Pondok Kelapa. Hunian yang dibangun sekitar 700 hingga 800 unit.

"Rencananya 18-1-18 yaitu di Pondok Kelapa, ini akan launching dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi. 700-800 unit ini merupakan program pembuka dari program MBR kami yaitu rumah DP 0 rupiah," ujar dia.

Menurut Sandiaga, pembangunan hunian ini akan memakan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan.

"Teman-teman bilang satu tahun, tapi pengalaman saya antara 12-18 bulan. Semua sudah sama safety dan tentunya sudah finishing dan kualitas yang baik. Karena kita nggak mau untuk MBR justru kualitasnya diturunkan, itu sangat tidak manusiawi," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, hunian program DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa ini akan dibangun vertikal. Sebagai tahap awal, akan dibangun 2 tower.

"Iya, kurang lebih 780 sekian unit," kata dia.

Dia menambahkan, pembangunan hunian ini akan memakan waktu sekitar 2 tahun. "Itu rumah DP 0 Rupiah sudah saya sampaikan di Pondok Kelapa. Dan memang sedang saya siapkan segala sesuatunya. Sementara biarkan kita kerja dulu kalau ada kemajuan pasti akan saya sampaikan," ujar dia.

sumber

paling banter dapat tipe studio 22,5 m2 atau 18 m2
nggak cocok untuk yang punya anak, kalau untuk yang bujangan cocok lah