Jakarta: Keberadaan komite pencegahan korupsi memiliki fungsi yang sama dengan tim supervisi KPK yang berkantor di Pemprov DKI Jakarta. Anggota DPRD Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus menilai pembentukan komite ini tidak diperlukan.


'KPK sendiri sudah ada di dalam provinsi. Ada di 9 provinsi salah satunya DKI. Seperti itu kan dalam kaitan nya pencegahan dan ini ada lagi pencegahan. Nah maksudnya apa ini,' kata Bestari Barus kepada wartawan pada 3 Januari 2018.


Menurut Bestari Barus, Anies lebih baik berkonsentrasi ke bidang lainnya. Salah satu contohnya adalah bidang pencegahan narkoba yang dia anggap urgen dibandingkan komite pencegahan korupsi untuk DKI Jakarta.


'Ini (komite pencegahan korupsi) ada bagus, enggak ada ya tidak apa-apa. Saya lebih cenderung kepada pencegahan narkoba dan juga pelayanan masyarakat,' lanjut Bestari.


Baca juga: Anggota TGUPP Bantah Terima Politik Balas Budi Anies


Bestari meminta Anies tak menambah beban dengan membuka komite baru. Anies lebih baik mengkonsentrasikan kebijakannya di bidang bantuan sosial untuk masyarakat.


'Seperti KJP sekarang masih banyak yang belum terima, BPJS juga masih sulit. jalan Masih banyak yang rusak belum diperbaiki. Masalah banjir juga belum terselesaikan,' tutup dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/metro/Zk...ilai-tak-urgen

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Sandi Klaim Kemacetan di Tanah Abang Menurun

- Anies dan Sandi akan Rayakan Tahun Baru di Monas dan Ancol

- Sandiaga: Satpol PP Jangan Bikin Malu