Proyek penataan Alun-alun Purworejo mangkrak pasca pengarap atau rekanan diputus kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal itu lantaran hingga akhir masa pekerjaan sesuai yang disepakati, proyek tersebut baru mencapai sekitar 81 persen alias belum rampung. Padahal dana yang digelontorkan untuk revitalisasi alun-alun tersebut sudah mencapai Rp 11 miliar lebih.

Atas peristiwa tersebut, Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi turut mempertanyakan nasib proyek pembangunan Alun-alun Purworejo kedepan. Pasalnya, apabila proyek tersebut dibiarkan mangkrak, akan membawa dampak kurang baik bagi Kabupaten Purworejo.

"Apakah akan dibiarkan mangkrak atau dilanjutkan hingga selesai atau ada solusi lain. Seperti diketahui, di penghujung tahun 2017, proyek penataan Alun-alun Purworejo diputus kontrak. Ada langkah-langkah penting dan segera yang harus dilakukan oleh Pemda," katanya, Rabu (03/01/2018).

Dalam pemeliharaan alun-alun, ia mencontohkan, bisa ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran pemeliharaan. Sedang pengelolaannya bisa dilakukan oleh lembaga yang dibentuk lewat peraturan Bupati.

"Kami harap Dinas PUPR, Dinas LH dan OPD terkait untuk menyelamatkan asset itu. Supaya langkah itu jadi prioritas, sehingga asset terjaga dan masyarakat yang menggunakan dan memakai fasilitas Alun-alun Purworejo terjamin keselamatannya," ujarnya.
Lain hal yang diungkapkan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Surya Mentari Semesta (SMS) Purworejo, Arbaah Mintaraga. Menurut Arbaah, seharusnya pihak yang mengemban pekerjaan berbesar hati dengan mengundurkan diri sebagai wujud tanggungjawab bahwa pihaknya tidak mampu mengemban amanah proyek revitalisasi Alun -alun Purworejo yang menjadi kebanggaan warga Purworejo itu.

"Perlu juga untuk black list rekanan yang nyata-nyata tidak berhasil menyelesaikan tanggungjawabnya," tuturnya.
Selain itu, perlu juga diungkap ke publik faktor yang menyebabkan proyek bermasalah sebagai wujud transparansi.

"Harapan masyarakat agar alun-alun yang menjadi kebanggaan itu bisa tertata menjadi lebih baik seyogyanya bisa terwujud. Dengan tidak menjadikan (proyek itu) sebagai aji mumpung terhadap hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak yang sengaja mengambil keuntungan," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo, Pram Prasetya Achmad saat dihubungi menyatakan bahwa, terkait masalah revitalisasi alun-alun, pihaknya masih akan mencoba mengkomunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Untuk rencana selanjutnya kami akan komunikasikan dengan LH dulu," pungkasnya.

sumber : purworejo.sorot

Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus yang satu ini