Warga berada di sekitar tumpukan sampah B3 limbah medis di tempat pembuangan sementara (TPS) Panguragan Wetan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).
Upaya Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyegel empat gudang rongsok di Desa Panguragan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) mendapat penolakan pemilik gudang dan pegawainya.

"Kalau ditutup, kami makan apa?" teriak salah seorang pekerja yang ditulis Liputan6.com.

Aksi penolakan dari pekerja cukup keras. Mereka beralasan, jika memang gudang itu harus ditutup, maka hal itu baru bisa dilakukan jika ada solusi pekerjaan untuk mereka.

Meski didampingi Danrem 063/SGJ, Kolonel Inf Veri Sudijanto, dan beberapa aparat gabungan TNI dan Polri, perwakilan KLHK itu pun memutuskan untuk meninggalkan lokasi untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk.

"Kami akan beri tindakan hukum yang tegas. Ini kejahatan luar biasa karena mereka bisa menyebarkan penyakit ke masyarakat," ujar Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Kejahatan yang dimaksud Rasio adalah penyimpanan dan pengolahan ilegal limbah medis yang termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dilakukan di gudang penyimpanan itu.

Langkah penyegelan gudang itu dilakukan menyusul penyegelan tempat pembuangan sementara (TPS) di daerah yang sama, lima hari sebelumnya.

Tim, berdasarkan laporan warga, menemukan lokasi pembuangan limbah medis sembarangan. Di TPS itu, petugas sudah memberikan garis kuning dan papan pemberitahuan agar masyarakat sekitar tidak melakukan aktivitas di sekitar TKP.

Polisi, hingga saat ini, belum membuka siapa orang yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, Kapolres Cirebon AKBP Risto Samodra mengatakan, ada indikasi banyak pihak yang terlibat dalam temuan limbah medis.

Kapolres akan menyerahkan bukti-bukti yang mengarah pada indikasi itu kepada tim penyidik KLHK untuk segera ditindaklanjuti.

"Sumbernya juga, kalau dari rumah sakit, tentunya harus dikejar juga," tegas Risto dalam KOMPAS.com.

Di waktu yang berbeda, Danrem 063 SGJ, Kolonel Inf Veri Sudijanto Sudin, melakukan penyelidikan dan tindakan terhadap dugaan oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satu langkahnya adalah dengan memanggil 30 masyarakat sebagai diperiksa sebagai saksi.

"Kami tidak melihat siapa pun, kalau pun itu anggota, jika memang terlibat maka akan kami proses hukum sesuai aturan berlaku," sebut Veri dalam radarcirebon, Kamis (14/12/2017).
Kadinkes akui ada kelalaian
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar menyatakan, ada kelalaian pihak ketiga dalam kasus pembuangan limbah medis berbahaya di Cirebon.

Dodo tak menyebut dengan jelas siapa pihak ketiga itu. Hanya saja, umumnya rumah sakit di Jawa Barat bekerja sama dengan PT Java Medivest dalam pelimpahan limbah medis.

"LH yang menentukan, karena (PT Java Medivest) sudah ada sertifikat," sebutnya.

Selama proses penyelidikan, PT Java Medivest telah diberhentikan operasionalnya. KLH juga telah menunjuk perusahaan lain untuk mengelola limbah medis di wilayah Cirebon.

Sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah medis tidak diperkenankan dibuang pada sembarang tempat.

Pasal itu mengatur, "setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp3 miliar."

"Kalau terbukti, kita akan tutup usahanya," sebut Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Benny Bastiawan, dalam ANTARA.

Limbah medis B3, sambung Benny, hanya boleh dikelola oleh lembaga berizin. Sebab, kandungan limbah medis ini sangat berbahaya bagi kesehatan.

Dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap tumpukan limbah medis itu ditemukan 34 nama rumah sakit/klinik yang terafiliasi.

Nama-nama rumah sakit dimaksud di antaranya adalah RSUD Tugurejo Jawa Tengah, RS Muhammadiyah Mardhatilah Pemalang, Instalasi Farmasi RSUD Kota Tangerang, Instalasi Farmasi Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya, dan RS Mitra Husada Pringsewu Lampung.

Selain itu juga ada RSUD Koja Jakarta Utara, Laboratorium RS Pusat Pertamina, RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon, RSUD Fatmawati, Instalasi Farmasi RSKD Duren Sawit Jakarta Timur, RS Izza Karawang, dan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Alur perjalanan limbah medis
Warga di Kecamatan Pangurangan, Kabupaten Cirebon, mengetahui persis kapan limbah medis itu datang.

Seorang perwakilan warga yang tak mau disebut namanya dalam Republika menyebut, limbah medis diambil dari Karawang, sejak tahun 2011.

Limbah medis pun tidak langsung datang dari rumah sakit. Pihak rumah sakit diketahui memberi bayaran kepada rekanan untuk menangani limbah medis dengan harga Rp13.000 per kilogram.

Dari rekanan, limbah medis dijual ke oknum pengusaha rongsok asal Panguragan dengan harga Rp2.500 per kilogram. Dengan kata lain, si rekanan itu mendapat total Rp15.500 per kilogram limbah medis dari rumah sakit maupun dari pengusaha.

Oleh pengusaha rongsokan, limbah medis itu dibawa ke Panguragan dengan menggunakan empat unit kendaraan truk per harinya, yang masing-masing truk menampung empat ton limbah medis.

Limbah medis kemudian dipiliah-pilah dan diambil bagian yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti plastik yang berbahan baku PVC. Untuk diketahui, limbah medis yang datang kadang juga berupa potongan daging maupun usus manusia.

Setelah dibersihkan, barang limbah medis yang telah diseleksi itu dijual ke pabrik di penjuru kota dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dis-di-cirebon

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta

- Gempa Tasikmalaya lebih ringan dibanding bencana 2004

- Bisunya Novanto, konflik Yerusalem dan pernikahan sekantor