Kepala Badan Intelijen Strategis, 2010-2013, Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto mengatakan akal sehat pemuda Indonesia akan diuji saat Pilpres 2019. Hal itu dikatakan dia di acara diskusi seri ketujuh, serial “Merawat Keindonesiaan” Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk; “Kemana Kiblat Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019” di Hotel Arya Duta, Semanggi, Rabu (13/12/2017).

“Pemuda sebagai generasi penentu masa depan bangsa akan diuji akal sehatnya di tahun 2019, apakah menginginkan NKRI seperti seperti saat ini atau NKRI syariah,” kata Ponto.

Menurut Ponto, sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang isu atau pertarungan politik selalu menggunakan pengelompokan pendukung seputar kelompok nasionalis, agamais dan komunis. Itu sebabnya, kata dia, Soekarno pernah mendengungkan Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) guna menyatukan dukungan politik.

“Jadi kalau sekarang ini terdengar isu komunis, agamais dan nasionalis hal itu dalam rangka guna mencari dukungan politik guna merebut kekuasaan,” jelasnya



Senada dengan Ponto, pengamat politik yang juga Direktur LPI, Boni Hargens mengatakan, sepanjang Tahun 2017, perhatian masyarakat Indonesia terkuras untuk melawan kekuatan fundamentalis dan radikal yang ingin mengganggu Pancasila dan UUD’45. Pada Tahun-tahun sebelumnya, kelompok idiologis berbeda jalan dengan kaum radikal yang ada di ranah politik. Pada tahun 2017, mereka bersatu, makin solid dan makin politis dalam gerakannya.

“Seperti yang dikatakan Kepala BIN, Jend (Pol) Budi Gunawan, mereka bukan lagi gerakan Dakwah, melainkan gerakan politik,” ujar Boni.

Untuk itu, Boni mengimbau untuk mempertahankan Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah tugas dan tanggungjawab kolektif seluruh warga negara. “Masyarakat bersama Negara harus saling mendukung dalam menjaga dan merawat keempat pilar utama tersebut,” tambahnya.

Lagi kata Boni, menjelang 2019, kekuatan fundamental dan radikal makin politis. Aksi reuni 212 kemarin adalah pengelompokan politik yang terang benderang. Kelihatan motif mereka ingin merebut kekuasaan, untuk selanjutnya mengubah konstitusi dan mendirikan negara agamayang hari ini berkedok ‘NKRI Syariah’.

Selain itu, lanjut Boni, gejala dan tandanya telah nampak di sejumlah daerah. Hal itu terlihat dengan sudah banyak munculnya spanduk dan seruan politik radikal, salah satunya seperti yang terjadi di Pilgub Jakarta yang lalu.

“Nasionalisasi politik radikal sudah berjalan secara sistematis, maka perlu penyadaran yang menyeluruh kepada masyarakat agar kita bisa menyelamatkan demokrasi ini di Pilkada 2018 dan pemilu Pilpres 2019,” jelasnya.

Dalam pengamatan LPI, ada partai politik yang haus kekuasaan berusaha memanfaatkan kaum radikal sebagai kekuatan politik. Mereka saling menunggangi untuk kepentingan masing-masing. Parpol ingin meraih kekuasaan di 2019, sedangkan kaum radikal ingin mewujudkan mimpi NKRI Syariah.

Menurut Boni, kaum radikal memainkan politik jargon dan kampanye hitam seperti; menghujat pemerintah dengan istilah “Kafir, PKI dan anti Islam”. Mereka lalu diam-diam membangun sentimen konflik dengan memakai istilah “Pribumi dan NKRI Syariah”.

“Mereka ini bukan mayoritas tetapi pengaruh mereka sangat mengganggu. Anehnya lagi, mayoritas dari kita justru memilih diam, itulah sebabnya ‘minoritas garis keras’ tampak kuat, membahayakan dan makin politis,” bebernya.

Menurut Boni, bisa dipastikan bahwa kaum radikal ingin head to head dengan kubu Jokowi di Pilpres 2019. Mereka akan berjuang agar hanya muncul 2 kandidat Capres. Kalau hal itu terjadi, kata dia, maka pertarungan 2019 adalah pertarungan nasionalisme keIndonesiaan versus radikalisme.

“Maka tak berlebihan kalau saya simpulkan, membela Jokowi di 2019 adalah membela Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya. (ARP)