Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mempertanyakan komitmen Gubernur Riau (Gubri) tentang isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu tersebut di Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Perusahaan kayu raksasa di Riau menggugat Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) untuk pengaturan lahan gambut.
Demikian disampaikan Deputi Koordinator Jikalahari, Made Ali, Rabu, 13 Desember 2017.
Made mengatakan Gubernur Riau adalah pengecut jika dia hanya diam tentang masalah RAPP yang menggugat KLHK.
Secara tidak langsung, Gubernur Riau telah mengabaikan masyarakat setempat.
"Gubernur adalah pengecut jika memilih diam karena takut pendapatan Riau akan hilang tanpa RAPP," kata Made Ali, saat jumpa pers dengan kru media di Hotel Pangeran pada hari Rabu, 13 Desember 2017.

Bagi Made jika RAPP ingin mencabut izinnya, Pemprov Riau dapat mengendalikan aset yang dimiliki oleh perusahaan kayu tersebut.
"Jika pencabutan tersebut benar-benar dicabut oleh RAPP, Pemprov Riau dapat menjadikan lahan yang ditinggalkan sebagai aset, dan mengambil alih lahan dan menjadikannya BUMD," Made Ali menjelaskan.

Tidak hanya itu, Made Ali juga menilai jika RAPP berani menuntut KLHK karena lahan gambut yang terkena peraturan tersebut telah dijadikan jaminan bagi bank-bank internasional.

"Kami mendapatkan data bahwa RAPP telah menggadaikan gambut Riau sebagai jaminan hutang kepada bank asing, meski arus dana ini tidak mereka akui," kata Made.

Tuntutan RAPP terhadap KLHK di PTUN masih berlangsung.

Sumber
https://id.news24xx.com/read/news/38...-Riau-Pengecut