Presiden Joko Widodo (kiri) menerima "user name" dan "password" e-LHKPN dari Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Presiden Joko Widodo meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelapor gratifikasi paling rajin sepanjang 2017. Penghargaan sama juga diberikan kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

KPK memberikan penghargaan pelaporan gratifikasi terbaik itu dalam rangkaian acara peringatan hari antikorupsi sedunia 2017 serta peluncuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 11-12 Desember 2017.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan penghargaan terhadap Presiden menjadi contoh kepada semua pejabat di Indonesia.

"Sebelum beliau menjadi presiden bahkan beliau sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi, ingat gitar Metallica? Mudah-mudahan ini jadi contoh untuk kita semua kalau tidak berhak agar diserahkan ke negara," kata Agus melalui Antaranews.

Presiden Jokowi terakhir melaporkan piringan hitam kelompok musik Metallica yang diberikan oleh Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen saat kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November 2017 lalu.

Pada 25 Juli 2017, Presiden juga menyerahkan dua ekor kuda seharga Rp70 kepada KPK. Kuda Sandalwood itu merupakan pemberian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). KPK menetapkan kuda itu merupakan gratifikasi dan menjadi milik negara.

Barang lain yang pernah menumpang lewat ke Jokowi adalah 3 buah paket dari perusahaan minyak Rusia, Rosneft Oil Company berupa tea set berwarna emas berisi 4 cangkir, 2 wadah kecil, dan 1 teko. Paket lainnya berupa lukisan pemandangan dan plakat. Hadiah itu diterima pada Oktober 2016.

Pemprov DKI pada 2013, saat di bawah kepemimpinan Jokowi, pernah mendapat penghargaan lembaga pelapor gratifikasi terbanyak. Ada 970 barang yang diduga gratifikasi saat itu, termasuk gitar bass yang diterima Jokowi dari Robert Trujillo dan kacamata dari pebalap MotoGP, Jorge Lorenzo.

Penghargaan terhadap Pemprov DKI sebagai lembaga pengendali gratifikasi berlanjut di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. DKI dinilai berhasil menjalankan unit pengelolaan gratifikasi sehingga bisa menekan angka gratifikasi di kalangan PNS.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pelaporan tak harus ke KPK setiap kali ada gratifikasi. Ada Unit Pengendali Gratifikasi, di lembaga pemerintah.

Ketika memberikan sambutan dalam peringatan hari antikorupsi, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara paling aktif dalam memberantas korupsi.

Aktifnya Indonesia memberantas korupsi itu terlihat dari banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK. Sejak 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi. Selain itu, ada 64 bupati dan wali kota juga ditangkap karena korupsi.

Sesuai data yang diperolehnya, tahun 2016-2017, menurut Presiden, penegakan hukum telah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi sebesar Rp 3,55 triliun.

Presiden mengaku heran karena dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan yang dipenjara karena kasus korupsi ini masih terus ada. "Ini berarti bahwa tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus terus kita lakukan lebih serius," ujar Presiden melalui laman Sekretariat Kabinet.

Jokowi menegaskan, sistem pemerintahan, pelayanan, dan administrasi semua harus dibenahi harus segera dibenahi dan diperbaiki. Pembenahan itu, kata Presiden, termasuk pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, kata Presiden Jokowi, adalah pentingnya deregulasi. Ia menegaskan, bahwa regulasi yang melindungi kepentingan publik, yang melindungi kepentingan masyarakat itu sangat-sangat penting.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...egahan-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemotongan dana daerah bantu tambal defisit BPJS Kesehatan

- Barang digital impor bakal kena bea masuk

- Imunisasi difteri serentak dicicil dari tiga provinsi