TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahnnjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Numrnatyo tidak dilakukan dengan sembarangan.

Penunjukan tersebut dilakukan atas sejumlah pertimbangan.

Kepada wartawan saat mengantar Hadi Tjahjanto di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017), Gatot Nurmantyo menyebut salah satu pertimbangan presiden adalah masa jabatan KSAU yang baru akan pensiun pada 2020 mendatang.

Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyanono, akan pensiun lebih cepat dari KSAU.

"KSAD itu satu Juni pensiun, KSAL Januari dua ribu sembilan belas pensiun," ujarnya.

Baca: Hadi Tjahjanto Langsung Diarak dan Dipanggil Sebagai Panglima TNI

Sementara tantangan Panglima TNI ke depannya antara lain adalah ikut menjaga stabilitas negara selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkad) serentak 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Oleh karena itu diharapkan Hadi Tjahjanto bisa mengawal perhelatan-perhelatan politik tersebut hingga tuntas.

"Kami yakin pak Hadi mampu memimpin, khususnya menghadapi tahun politik," ujarnya.

Yang perlu dipertimbangkan juga, jika nanti Hadi Tjahjanto jadi dilantik sebagai Panglima TNI, maka ia akan menjadi atasan dari KSAL dan KSAD yang merupakan seniornya di militer.

Gatot Nurmantyo menyebut KSAL dan KSAD sudah menegaskan kepadanya bahwa keduanya siap jika harus dipimpin oleh junior mereka.

"Ini penting, karena dalam akademi militer senior sama junior agak gimana. Tapi dengan demikian KSAD dan KSAL siap dipimpin pak Hadi," katanya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...i-panglima-tni

---

Baca Juga :

- Hadi Tjahjanto Langsung Diarak dan Dipanggil Sebagai Panglima TNI

- Gerindra Kritisi Cepatnya Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Gatot

- Hadi Tjahjanto Disetujui Sebagai Panglima TNI, Teriakan "86" Menggema di Ruang Komisi I DPR