Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 telah disahkan dengan nilai Rp 77,1 triliun. Beberapa pos anggaran baru masuk dalam APBD DKI. Salah satunya anggaran pembangunan shelter di kawasan bekas gusuran yakni Kampung Aquarium dan Bukit Duri.

Anggaran pembangunan penataan Kampung Aquarium naik Rp 5 miliar dari usulan awal. Total penataan kawasan tersebut Rp 15 miliar untuk pembangunan 200 unit shelter.

"Shelter sifatnya bangunan sementara. Supaya manusiawi di atas bedeng itu ada shelter. Bahan dari beton tipis. Unitnya sama, tapi menaikkan kualitasnya saja. Itu sebenarnya bisa jadi rumah beneran," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Selain Kampung Aquarium, anggaran penataan Bukit Duri masuk di menit terakhir pembahasan RAPBD DKI 2018 sebesar Rp 6 miliar. Namun, menurut Agustino, pembangunan shelter Bukit Duri terkendala oleh belum adanya lahan kosong di sana.

"Saya tinjau lapangan enggak ada tempatnya. Kecuali ada tanah kosong yang mau dijual. Kalau kita beli tanah, apa benar harus beli tanah? Saya enggak mengerti lah bagaimana nanti," ujar Agustino

Dia mengaku sudah berkeliling Bukit Duri bersama aktivis lingkungan dan perkotaan untuk mencari lahan, namun belum juga menemukan lokasi untuk shelter.

"Saya cari sama Komunitas Romo Sandi, keliling saya pagi sampai siang, nyari lokasi lahan enggak ada," ucapnya.

Banyak yang Sakit

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penampungan sementara atau shelter diperlukan karena banyak warga yang jatuh sakit setelah tinggal di atas puing-puing Kampung Akuarium dan Kunir.

"Bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan yang tidak sehat. Kita ingin bangunkan shelter sementara, sambil kita membangun kembali permukiman di sana," ujar Anies.

Puing-puing bangunan itu sebelumnya diketahui adalah bangunan liar yang sudah digusur Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

Selain akan membangun kembali Kampung Akuarium, Anies Baswedan juga mengembalikan status kependudukan warga. Bila dulu warga beralamat KTP Kampung Akuarium dicabut alamat dan dihapus RT dan RW-nya, kini domisilnya akan kembali didata sebagai warga Kampung Akuarium.

http://news.liputan6.com/read/318132...ggaran-rp-21-m