JPP, JAKARTA - Sebagian besar Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan penyelenggara pemilu telah ditandatangani. Terutama NPHD dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ada keterlambatan dalam penandatanganan NPHD. Meski begitu, keterlambatan itu bukan disengaja. Ada beberapa faktor yang membuat NPHD terlambat.

"Penyebab keterlambatan penandatangan NPHD, pertama karena Panwas Kabupaten atau Kota belum semua terbentuk," ujar Tjahjo di Jakarta, belum lama ini.

Faktor kedua yang membuat NPHD terlambat diteken, lanjut Mendagri, karena besaran dana hibah belum disepakati. Faktor ketiga keterlambatan, Pemda belum melakukan pembahasan usulan penyelenggara. "Keempat, kepala daerah tidak ada di tempat," ujar Tjahjo.

Pemerintah pusat sendiri mendukung penuh kerja penyelenggaraan Pilkada. Dukungan yang diberikan antara lain dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pilkada, dukungan teknis kelancaran Pilkada, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, dan dukungan untuk menjaga netralitas ASN.

"Pilkada, Pileg, dan Pilpres dikatakan sukses kalau partisipasi pemilih meningkat. Tidak ada politik uang. Kampanye pun lebih mengedepankan adu program, gagasan atau ide untuk kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemerataan pembagunan. Dan yang tak kalah penting, hindari kampanye berujar kebencian, SARA dan fitnah," tegas Tjahjo. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/313...lambat-diteken

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Keppres Diteken, Indonesia Kirim Satgas Polri Jaga Perdamaian di Sudan Selatan

- Mendagri: Seluruh Anggota MRP Akan Diundang Bertemu Presiden Jokowi

- Data Penduduk Berbasis NIK Harus Bisa Dimanfaatkan sebagai Data Kepesertaan JKN