Paradise Papers (Pulitzer Center)

Inibaru.id– Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal menyebutkan bahwa 64 WNI yang terkait dengan “Paradise Papers” sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2016.

“Dari 96 nama orang Indonesia yang kita temukan, sebanyak 64 orang yang sudah melapor SPT Tahunan di 2016,” ucap Yon sebagaimana dikutip dari Antaranews (27/11/2017).

Yon menyebutkan bahwa dari 96 orang tersebut, baru 62 diantaranya yang sudah mengikuti amnesti pajak. Otoritas pajak pun akan terus melakukan proses pencocokan data dan memeriksa para WNI yang tercantum dalam dokumen tersebut mengingat data ini hanya menunjukkan nama-nama saja tanpa ada keterangan lebih lanjut.

“Kita terus mencari sumber lain dan melakukan pemeriksaan secara bertahap, karena yang kita dapatkan (dalam Paradise Papers) hanya nama,” lanjutnya.

Dari 96 wajib pajak yang terkait dalam Paradise Papers ini, hanya 71 orang yang sudah melaporkan SPT Tahunan Tahun 2015 dan hanya 64 orang yang melaporkan SPT Tahunan Tahun 2016. Hal ini berarti, ada 25 Wajib Pajak yang terkait dengan Paradise Papers namun belum melaporkan SPT pajak untuk tahun 2015 dan 32 Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Pajak untuk tahun 2016.

Kasus Paradise Papers diawali oleh koran Jerman bernama Suddeutsche Zeitung yang menemukan nama-nama jutawan dan perusahaan multinasional yang diduga menyembunyikan kekayaan di negara-negara tax haven atau 19 yuridiksi suaka pajak yang kebanyakan berada di kawasan Kepulauan Karibia layaknya Bermuda, Barbados, Grenada, atau Caymand Island. Tak hanya jutawan, ada 120 politikus di seluruh dunia yang terkait dengan dokumen ini, termasuk beberapa pejabat di Indonesia.

Sebagian besar data ini didapatkan dari perusahaan Appleby, perusahaan hukum yang ada di Bermuda yang membantu para nasabah yang berasal dari luar negeri agar bisa membayar pajak dengan biaya rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Beberapa tokoh dari Indonesia yang terkait dengan Paradise Papers adalah anak Presiden Suharto; Tommy dan Mamiek, politisi Prabowo Subianto, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Mereka semua sudah memberikan penjelasan dan bantahan mengenai hal ini. (AW/SA)