WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersikeras tidak akan melanjutkan pembangunan rumah sakit khusus kanker di lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama temuan dari BPK terkait pembelian lahan tersebut oleh Pemprov DKI belum dilaksanakan.



Ia meminta pihak rumah sakit mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan sebesar Rp191 miliar.



Sandiaga mengatakan, pembangunan RS khusus kanker itu baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas. Sandi juga memberikan opsi kedua berupa pembatalan pembelian.



"Tindak lanjut dari BPK yang ingin dilakukan dua. Yang pertama memohon pengembalian dana Rp191 miliar sebagai kelebihan bayar, karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan BPK, atau (kedua) dibatalkan pembeliannya. Jadi sebelum itu selesai, sebelum Sumber Waras itu clear permasalahannya, dari segi akuntansinya dan legalnya kami belum bisa menindaklanjuti pembangunan rumah sakitnya," kata dia.



Rencana pembangunan rumah sakit di lahan YSKW diwacanakan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Lahan itu telah dibeli oleh Pemprov DKI senilai Rp755 miliar dengan luas tanah 36.410 meter persegi.



Namun, hasil audit BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya, sehingga ada indikasi merugikan negara Rp191 miliar.



Pihak Sumber Waras bersedia menjual lahan dengan nilai NJOP Rp20,7 juta per meter persegi yang disesuaikan dengan NJOP untuk area Jalan Kyai Tapa. Namun BPK menilai, seharusnya NJOP tidak mengacu pada harga Jalan Kyai Tapa, melainkan mengacu pada NJOP untuk Tomang Utara senilai Rp7 juta per meter persegi.



Di sisi lain, KPK dalam penyelidikannya tidak menemukan adanya kerugian negara yang timbul akibat pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut.



KPK saat itu menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.



Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, upaya penyelesaian temuan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras sudah ia bicarakan dengan BPK. Pihaknya juga telah mengirim surat kepada YKSW untuk mengembalikan kerugian uang negara itu. Meski demikian, saat itu, Djarot memastikan bahwa pembangunan tetap bisa dilakukan.



Djarot menyebut tidak ada masalah apapun terkait lahan RS Sumber Waras. Djarot tidak ingin menelantarkan lahan yang sudah dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI.



Dihubungi terpisah, Direktur YKSW Abraham Tejanegara mengaku bingung dengan opsi yang diberikan Sandiaga. Dia menilai, pembelian lahan itu telah selesai dan sah.



"Saya jadi bingung jadinya gimana. Itu sudah enggak ada hubungannya. Kami melakukan transaksi itu sudah berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) dan kesepakatan kedua belah pihak," ujarnya.



Menurutnya, proses jual beli lahan Sumber Waras telah tuntas. Abraham menilai, permasalahan lahan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab YKSW. "Kami kembalikan ke perjanjian penjualan yang sudah terjadi. Penjualannya sudah clear dan sah karena dilakukan di hadapan notaris," tegas Abraham. (X-12)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ker/2017-11-28

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Penyidik KPK Sudah Lama Blokir Rekening Novanto

- Dorong Akselerasi Ekonomi Digital, BRI-Bukalapak Perluas Kerja Sama

- Pengungsi Bertambah, Gunung Agung Masuki Fase Kritis