DEWAN Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah provinsi dan Kabupaten Bandung Barat bersikap tegas dalam menegakkan aturan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Berbagai pembangunan di kawasan tersebut harus sesuai aturan tanpa toleransi sedikitpun.



Menurut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, jika terdapat pembangunan yang tidak sesuai izin, pemerintah jangan ragu untuk menghentikannya. Terlebih, Yod menilai KBU merupakan kawasan konservasi sehingga kehijauannya harus dijaga.



"Perda KBU sudah ada, RDTR juga. Kalau menyalahi, bongkar saja, kenapa enggak," kata Yod di Bandung, Minggu (26/11).



Yod menilai, berbagai izin yang diajukan harus dikaji sebaik mungkin agar tidak menyalahi aturan. Perbedaan hal sekecil apapun menyangkut izin tidak bisa ditoleransi.



"Jika ada yang izin merenovasi, tapi membangun baru, yang enggak boleh. Renovasi dengan membangun kan beda. Jadi itu juga sudah menyalahi aturan," katanya.



Oleh karena itu, Yod meminta pemerintah tidak main-main dalam menjaga KBU. Peraturan yang ada harus ditegakkan karena kawasan tersebut sangat strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan di cekungan Bandung.



Yod menambahkan, kawasan konservasi lindung harus dijaga agar fungsinya sebagai kawasan resapan tidak terganggu.



"Ada zona yang tidak boleh dibangun. Kalaupun boleh, ada yang sesuai peruntukannya. Kalau enggak cocok, ya bongkar sama pemerintah yang punya otoritas," katanya. (OL-6)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ara/2017-11-26

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Saksi Meringankan Novanto Diperiksa Besok

- Ade Komarudin: Desakan untuk Munaslub Golkar Nyata

- Khofifah Segera Sampaikan Surat ke Presiden