Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diminta memisahkan diri dari partai dengan meninggalkan jabatannya. Hal itu penting agar tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu bisa fokus dengan kasus hukum yang menjeratnya.

 

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara struktur partai mulai dari tingkat desa hingga pusat tidak mengalami imbas dari permasalahan hukum yang menyeret Novanto.


Baca: GMPG Desak Novanto Mundur Demi Selamatkan Golkar 


Namun, Dedi yakin, jika partai mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum, kepercayaan publik akan merosot, termasuk berimbas pada Pilkada 2018.

 

'Karena itu sejak awal kita mengatakan bahwa Setya Novanto dipisahkan keluar. Kita menghormati dia punya hak hukum melakukan pembelaan dan seterusnya, tapi jangan bawa-bawa Partai Golkar, jangan bawa-bawa DPR,' kata Dedi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2017.


Dedi mengatakan, Novanto mempergunakan Golkar dan DPR untuk melindungi dirinya yang akhirnya menyandera Partai Golkar dan DPR. 'Citra Partai Golkar jadi buruk. Bahkan elektabilitasnya makin menurun,' ujarnya.


Baca: Golkar Disarankan tak Hanya Fokus pada Novanto 


Dedi mendorong Partai Golkar segera menggelar Munaslub untuk menyikapi masalah hukum yang dihadapi Novanto.Dedi menjelaskan, pihaknya akan konsisten untuk mendorong Golkar mengambil langkah penyelesaian pergantian pimpinan partai.

 

'Kultur Partai Golkar tidak boleh terikat kepada kepentingan kelompok atau perorangan. Kepentingan kita adalah kepentingan masyarakat karena saham Partai Golkar adalah saham para pemilih di seluruh Indonesia,' kata Dedi.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...an-dari-golkar

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ketum Golkar Defenitif Mesti Rampung Desember 2017

- Idrus Marham Ditunjuk Jadi Plt Ketum Golkar

- 500 Polisi Bersiaga di Sidang Pleno DPP Golkar