Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI yang melonjak tajam merupakan kebijakan sebelum dirinya resmi menjabat. Anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam Pergub yang diatur oleh pemerintahan sebelumnya.

"Ini memang merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah sebelumnya yang sudah disosialisasikan. Sudah diatur dalam Pergub," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 23 November 2017.

Dasar Pergub inilah yang digunakan DPRD untuk menganggarkan kegiatan studi referensi, informasi dan komparasi ke daerah-daerah lain. Dirinya pun sempat mereview detail mata anggaran dan ada beberapa mata anggaran yang diefisiensikan. "Tapi ada beberapa yang memang sudah menjadi keputusan sebelumnya," ujarnya.

Dengan anggaran kunker yang meroket tajam, Sandi berharap DPRD bukan justru memanfaatkanya untuk ajang plesiran dan jalan-jalan. Melainkan untuk meningkatkan kinerja sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta. "Menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk Jakarta. Yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun keliling Indonesia," ujarnya.

Baca: Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Rp106,7 Miliar

Sebelumnya, Sekretariat DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp346,51 miliar untuk kegiatan selama 2018. Dalam situs apbd.jakarta.go.id tercantum bila kunjungan kerja mendapat alokasi dana sebesar Rp106,79 miliar.

Dana tersebut belum ditambah dengan biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD DKI Jakarta. Anggaran kunjungan ini mencapai sebesar Rp968,7 juta.

Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk kunker ke lima negara sister city. Namun, belum ditentukan negara mana yang menjadi tujuan. "Kunker ini kegiatan rutin. Ke mana saja? Nanti ditentukan teman-teman dewan," kata Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Selain untuk biaya kunjungan kerja, anggaran Rp345,61 miliar akan digunakan untuk biaya reses DPRD sebesar Rp69,304 juta. Ada juga untuk biaya pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya sebesar Rp79,247 miliar

Selain itu, ada biaya pembahasan badan musyawarah sekitar Rp15,244 miliar. Di samping itu, ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pimpinan dan anggota dewan yang memakan dana Rp4,46 miliar.

Jumlah khusus untuk DPRD DKI Jakarta pada 2018 memang membengkak hingga dua kali lipat. Pada 2017, anggaran untuk DPRD hanya berkisar Rp162,689 miliar.

Sumur :

http://news.metrotvnews.com/metro/xk...tah-sebelumnya



...." Jadi ini anggarang yang ngotot kemaren minta dimasukkan ! Akhirnya ngomongnya pemerintahan yang lalu ...yang lalu gundulmu iku .......

mana .....mana 100 harinya ,,,,,,cuman bagi ...transfer ...setor duit mulu....