TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto yang juga ketua umum partai Golkar, dikabarkan sempat mengancam partai berlambang Pohon Beringin itu, apabila dirinya diberhentikan dari jabatannya.
Seorang pengurus DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal tersebut. Kata dia, ancaman yang akan dilakukan adalah membongkar aliran dana E-KTP yang masuk ke Golkar.
"Iya, itu hanya salah satu cara saja. Ada beberapa cara lain. Saya belum saatnya bicara. Ada waktunya nanti," kata dia di kantor DPP Golkar.
Ia mengaku, Novanto masih tetap menginginkan posisi sebagai ketua umum Golkar meski sudah menjadi tahanan KPK. Novanto beralasan masih ada langkah hukum yang memungkinkan dirinya bebas dari tahanan.
"Iya mungkin dia optimis akan menang di praperadilan besok. Jadi, dia masih ingin menjabat sebagai ketua umum," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Zainudin Amali membantah informasi tersebut. Jelas dia, tidak ada aksi ancam mengancam dari Novanto kepada Golkar.
"Tidak, tidak ada itu. Informasi itu tidak benar," tegas dia.
Dia menjelaskan pesan Novanto kepada Golkar, yakni agar partai tetap berjalan secara baik dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Serta tidak perlu membuat kegaduhan.
"Pesannya, agar Golkar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan gaduh. Ya yang begitu. Tidak ada ancaman," tukasnya.
Gebrak Meja
Setidaknya terdengar hingga delapan kali suara gebrakan meja saat rapat pleno partai Golkar berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, tidak terlihat siapa saja yang menggebrak meja ketika diskusi berjalan. Suara gebrakan terdengar hingga ke depan ruang rapat, disambar dengan suara teriakan dari pengurus DPP Golkar.
Kata dia, forum harus menjawab apakah Setya Novanto masih menjadi ketua umum Golkar yang sah atau tidak?
"Sekarang dijawab dulu, Pak Setya Novanto masih ketua umum sah atau tidak?" suara dari dalam ruangan terdengar disambut dengan tepuk tangan yang lain.
Tidak ada pengurus Golkar yang bersedia mengonfirmasi siapa saja menggebrak meja. Ketua DPP Golkar, Zainudin Amali menjelaskan tidak ada gebrakan meja seperti yang terdengar dari depan ruang rapat.
Dia menjelaskan suara itu berasal dari piring dan gelas yang sempat terjatuh. Suasana di dalam ruangan, kata dia, sangat cair.
"Ah salah dengar kali. Itu cuma gelas saja kok. Kita sangat cair di dalam. Ketawa-ketawa. Enggak ada itu gebrak-gebrak meja," kata dia.
Sementara Ketua DPP Golkar lainnya, Agus Gumiwang mengatakan suasana saat rapat sangat dinamis. Perbedaan dan perdebatan dari pengurus dianggap sebuah kewajaran.
"Ada perdebatan keras, ada. Tapi, masing-masing punya perbedaan, perdebatan dan punya persepsi sendiri, saya kira masih wajar. Caranya masih tetap demokratis," ucapnya.
Dia juga menyampaikan hingga berita ini ditulis, agenda pertama rapat pleno, yakni perlu atau tidaknya pelaksana tugas ketua umum, masih terus dibahas. Belum sampai pada agenda selanjutnya yaitu pembahasan ketua DPR dan juga wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Belum, belum sejauh itu. Pembahasan masih seputar perlu atau tidaknya pelaksana tugas ketua umum," jelasnya.

SUMBER

Ternyata oh ternyata ...