Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas melakukan aksi teatrikal dengan memakai topeng bergambar Ketua DPR Setya Novanto saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji aset tak wajar tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto. Hasil penelusuran aset berpotensi menggiring Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar itu terjerat pasal pencucian uang.

KPK menerjunkan Tim Asset Tracing ke lapangan untuk melakukan penelusuran aset-aset atau kekayaan Novanto yang diduga berkaitan dengan aliran dana e-KTP. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaganya juga akan bekerja sama dengan sejumlah institusi untuk melacak aset Novanto.

KPK akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan mencurigakan milik ketua DPR tersebut.

KPK juga meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri dan memastikan aset-aset berupa tanah tanpa bangunan atau tanah dengan bangunan atau bangunan tanpa tanah.

Febri menambahkan, semua upaya di atas belum mengarah ke rencana penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Karena kasus e-KTP ini memiliki kompleksitas tersendiri," kata Febri.

Meski belum mengarah ke pencucian uang, sejumlah pihak mendorong KPK menindaklanjutinya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK menindaklanjuti dugaan pencucian uang Setya Novanto.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan bahwa dalam fase masa penahan yang singkat, sebaiknya penyidik KPK memburu aset tidak wajar yang diduga dimiliki oleh Novanto.

"Langkah ini merupakan sebuah keniscaayaan yang harus dilakukan KPK, sebagaimana dilakukan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi lainnya," ujar Donal, Selasa (21/11/2017). "Yang penting berkaitan penanganan kasus e-KTP, kami dorong KPK gunakan pasal pencucian uang pada kasus Setya Novanto."

Berdasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah disetorkan pada KPK pada 2015 lalu, tercatat kekayaan Setya Novanto sebesar Rp114 miliar dan $49.150 Amerika Serikat. Harta itu termasuk tanah dan bangunan yang dimilikinya.

Jumlah ini, kata Donal, patut dicurigai kebenarannya mengingat banyaknya aset mewah yang diduga dimiliki Setya.

Donal mengatakan, kebenaran mengenai laporan data LHKPN itu harus dicek kembali. Sebab, beberapa ahli dan pengamat properti menaksir harga rumah yang dimiliki Setya Novanto saat ini saja mencapai Rp200 miliar.

Beberapa aset mewah itu di antaranya adalah dugaan kepemilikan jet pribadi, seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta. Belakangan Sudikerta meralat pernyataan dengan mengatakan jet pribadi itu milik Robert Cardinal, wakil bendahara umum Golkar.

Novanto telah menjadi penghuni rumah tahanan KPK terhitung sejak Jumat (17/11/2017). Novanto ditahan di di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sampai 6 Desember 2017.

Dalam kasus penggarongan proyek e-KTP sehingga merugikan negara sampai Rp2,3 triliun itu, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu. Status tersangka pertama itu gugur ketika hakim Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Novanto dalam sidang praperadilan.

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi melalui surat perintah dimulainya penyidikan pada 31 Oktober 2017. Lembaga menerbitkan surat perintah penangkapan DPR Setya Novanto, Rabu (15/11/2017) malam sampai terjadinya insiden kecelakaan mobil di Permata Hijau, Jakarta Selatan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...pencucian-uang

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Gunung Agung meletus, tapi belum serius

- Hak Imunitas DPR selamatkan Laiskodat

- Ketar-ketir karena terciprat uang e-KTP