Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu ulama dan tokoh agama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/11). Anies bakal melipatgandakan anggaran untuk TGUPP.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menaikkan anggaran untuk Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tim yang tugasnya membantu kerja gubernur ini dianggarkan akan memakan dana Rp28 miliar. Jumlah ini naik 12 kali lipat dibanding usulannya sebesar Rp2,3 miliar.

Anies berdalih, anggarannya naik karena selama ini tim menggunakan dana dari luar APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Anies khawatir, jika tim dibiayai pihak swasta akan menimbulkan potensi konflik kepentingan.

"Oleh karena itu sekarang malah kami buat transparan, semua didanai dengan APBD maka jelas tidak ada ketergantungan dari pihak luar," ujar Anies di Balai Kota, Selasa (21/11/2017), seperti dinukil dari Tribunnews.com.

Selain itu, bengkaknya biaya tim ini karena akan ada tambahnya jumlah personel dalam tim itu. Sebelumnya anggotanya hanya 14 orang, rencananya akan berlipat menjadi 45 orang.

Menurut Wakil Gubernur Sandiaga S Uno, tambahnya tim itu karena akan ada peleburan antara tim tingkat provinsi dan tim tingkat wali kota. Tujuannya, agar TGUPP lebih efektif dan efisien.

"Dan kami ingin semuanya dibayar, dianggarkan melalui APBD supaya terbuka, terang-benderang, jelas kepada masyarakat," ujar Sandi, Senin (20/11/2017) seperti dipetik dari detikcom.

Dalih ini sontak memancing bantahan. Rian Ernest, staf ahli yang pernah bergabung dengan tim ini di zaman Gubernur Ahok membantah jika mereka dibiayai oleh swasta.

"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017).

Rian yang bekerja sebagai staf Ahok bidang hukum selama dua tahun menegaskan, dia dan staf lain dibayar Ahok dari uang operasional gubernur DKI Jakarta. Dia saat itu digaji Rp20 juta per bulan.

Rian mempertanyakan, kenapa Anies malah membuat anggaran sendiri buat menggaji tim ini. Bukan mengambil dari pos biaya operasional penunjang gubernur.

Namun DPRD DKI Jakarta, naga-naganya bakal menolak alokasi anggaran ini.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan tak setuju dengan pembengkakan anggaran ini.

Salah satu yang membuat anggaran TGUPP membengkak adalah tim sejenis akan ada di tingkat kabupaten dan kota. Menurut Ketua Fraksi PDI-P ini, hal itu tidak diperlukan. Sebab posisi wali kota dan bupati bukan pembuat kebijakan yang membutuhkan penasihat.

"Apa urgensinya TGUPP di situ? Wali kota kan bukan pengambil keputusan. Kemungkinan itu yang akan di-drop anggarannya ya," ujar Jhonny seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/11/2017).

TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pengangkatan TGUPP yang ditetapkan pada 11 Februari 2014.

Joko 'Jokowi' Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat itu mengatakan, TGUPP akan bertugas mengawasi kinerja dinas-dinas, yang kemudian melaporkannya kepada gubernur beserta wakilnya. Tim itu juga bertugas memberikan masukan kepada dinas-dinas maupun gubernur.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...menuai-polemik

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ujaran kebencian di media sosial masuk indeks kerawanan pemilu

- EDC Link permudah transaksi nasabah bank BUMN

- Ramai-ramai menolak permintaan Setnov