Inibaru.id – Pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,05 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS) untuk Indonesia telah disetujui Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia. Utang ini akan digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan, sebagaimana dilansir dari Liputan6, Sabtu (18/11/2017).

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menilai, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya. Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif, lanjutnya, akan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.

"Sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumber daya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," ungkap Chaves, Sabtu (18/11).

Ia menambahkan, rasio pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah salah satu yang terendah di Asia Timur dan Pasifik. Tingkat kepatuhan yang rendah saat ini mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan.

"Rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal menyebabkan keterbatasan basis pajak dan sulitnya pengelolaan," tuturnya.

Sementara, Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck menilai, tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah lantaran terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat.

"Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," tegasnya.

Pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu dan perusahaan.

Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial.

Pembiayaan ini merupakan yang kedua dari tiga rangkai pinjaman yang diperuntukkan untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.

Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, serta mengurangi pengecualian PPN untuk beberapa barang konsumsi. Pinjaman itu juga telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.

Dukungan Bank Dunia bagi reformasi fiskal Indonesia merupakan komponen penting Kerangka Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak perubahan yang besar.

Pinjaman kebijakan pembangunan ini dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Pinjaman ini disiapkan di bawah kerja sama dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement. (GIL/SA)