Dalam beberapa pekan terakhir, situasi keamanan Papua, Kabupaten Mimika khususnya memanas. Polri menyebut ada aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di sana.

Bukan hanya teror, kelompok ini disebut Polri menyandera dua kampung di Distrik Tembagapura yang berisi 1.300 orang.

Polri sampai harus mengeluarkan maklumat agar warga sipil bersenjata meyerahkan diri. Polisi juga menetapkan 21 orang anggota kelompok bersenjata itu masuk dalam daftar buron.

CNN Indonesia berkesempatan mewawancarai Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka Timika, Hendrik Wanmang melalui sambungan telepon.

Selain membantah soal penyanderaan, Hendrik juga mengungkapkan alasan mengapa menjadikan kawasan di sekitar tambang PT Freeport sebagai tempat beraksi.

Apa benar ada Penyanderaan di Distrik Tembagapura:

Tidak ada penyanderaan, Itu palsu, tidak benar, kami tidak pernah menyandera. Masyarakat bebas berkebun, berternak, bebas dari kampung ke kampung. Semua bebas, mereka ada yang jualan, pergi belanja. Seperti biasa dalam kegiatan sehari-hari. Memang antara Mile 68 ini kami sedang bertempur dengan TNI/Polri. Masyarakat takut berjalan dan kena peluru.

Berarti yang dimaksud masyarakat tidak bisa kemana-mana itu karena memang ada perang?

Memang kami ada perang. Kami ada sedang melakukan penyerangan ke pihak TNI/ Polri di atas. Jadi area Freeport dari mulai Grasberg sampai dengan Mile 50 dan 52 lewat, itu sepanjang jalan dikuasai oleh TNI/Polri. Jadi 1 km keluar dari jalan Freeport itu posisi TPN, macam daerah (mile) 68 posisi tengah, kami TPN yang ambil tempat. Masyarakat pasti mereka takut melewati area tempur ini. Takut jangan sampai mereka kena peluru atau tembakan.

Kalau misalnya ada masyarakat dari Mile 68 mau turun apakah diperbolehkan oleh TPN?

Kalau masyarakat biasa, kalau untuk TPN sih kalau lihat begitu kalau ada masyarakat yang turun tidak mungkin ditembak. Kalau TNI Polri yang turun, itu ditembak tidak mungkin ditinggalkan, itu jelas ditembak. Masyarakat mau turun naik tidak jadi masalah. Karena itu jangan sampai TNI melibatkan diri di tengah masyarakat.

Ada kabar bahwa banyak senjata TNI/Polri yang dipakai oleh TPN?

Kalau bicara tentang itu, saya tidak bisa mengutarakan kekuasaan saya sekian-sekian, kami punya senjata jenis sekian, itu rahasia saya, itu rahasia militer, dan itu rahasia milik TPN saya sendiri. Jadi saya tidak bisa utarakan hal itu.

Beredar video penyiksaan warga, apakah betul video itu dilakukan oleh TPN ?

Itu orang yang diinterogasi dia jawabnya salah. Padahal dia itu adalah salah satu informan TNI/Polri. Jadi tempat kejadian itu bukan di tengah-tengah masyarakat. Itu di atas di sana di tempat korps pertahanan TPN. Kami panggil dia naik karena kami tidak mau lihat kejadian itu oleh masyarakat. Sudah jelas itu informan dari TNI/Polri yang ada di dalam, atau istilah masyarakat itu adalah mata-mata TNI/Polri. Jadi memang itu anggota saya yang hukum. Bukan membunuhnya tapi kami pukul selesai sudah kami lepas.

Tidak dibunuh ya, dipukul selesai terus dilepas?

Ya dilepas supaya dia bertobat. Bukan seperti TNI/Polri sudah dipukul lagi, dikasih penjara seumur hidup atau bahkan sampai berbulan bulan, atau bahkan sampai berminggu-minggu. Kalau kami pukul sudah selesai kami lepas supaya dia sadar.

Apa tuntutan atau terget TPN-OPM?

Jadi kami tuntutan kami supaya pemerintah Indonesia membuka diri terhadap perjuangan bangsa Papua. Perjuangan bangsa Papua dan mengembalikan hak kedaulatan yang pernah kami peroleh 1 Desember 1961.

Lalu, sasaran kami kenapa harus di area Freeport? Ini supaya Amerika juga harus ikut membuka mata. Amerika harus ikut membuka mata, PBB juga harus ikut membuka mata, termasuk Belanda juga harus ikut membuka mata dan pemerintah indonesia sendiri juga harus melibatkan diri, dan 22 negara yang punya kepemimpinan di Freeport ini, harus membuka diri dan betul betul mau menyatakan bahwa perjuangan TPN-OPM adalah menuntut kedaulatan pengembalian kedaulatan kemerdekaan yang sudah pernah diperoleh itu harus dikembalikan.

Kalau ada bantuan kemanusiaan, menuju ke masyarakat sipil di daerah Mile 68, apakah diberi kesempatan?

Teknisnya begini, untuk masuk ke masyarakat sipil bantuan apapun kayak sembako, itu di Timika di sana itu ada tokoh tokoh. Misalnya DPR, itu harus (melalui) mereka. Tokoh tokoh agama atau tokoh- tokoh adat yang ada. Lalu komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, permintaan itu melalui mereka, bukan kami.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171114144000-74-255564/opm-ungkap-alasan-jadikan-freeport-medan-tempur/

RIP Papua
RIP Emas