Setelah hasil audit kajian konstruksi gedung oleh Kementrian Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), gedung DPR dinyatakan kurang aman dan nyaman.

Menurut Balitbang Kementrian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, untuk memenuhi ketentuan konstruksi yang bagus sebuah gedung harus memiliki 3K. 3K yang dimaksud adalah keamanan, keselamatanm dan kenyamanan.

Namun untuk gedung DPR khususnya Nusantara 1 dinilai tidak memenuhi dua persyaratan tersebut. “Keamanan (konstruksi gedung) oke, keselamatan kurang memenuhi aspek, kenyamanan juga kurang memenuhi aspek,” ucap Danis.

Menurut Danis laporan tentang Gedung Nusantara I DPR yang miring itu tidak benar adanya, ini diketahui setelah adanya pengecekan secara rinci terhadap sampel beton dan besi.

Audit kajian ini dilakukan secara langsung di gedung DPR dengan melibatkan tim independen dengan mengacu pada standar ketetapan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Gedung Negara.

Seluruh fasilitas yang berada di dalam gedung telah diujicoba sepenuhnya. Setelah memeriksa seluruh fasilitas, ada beberapa yang kondisinya sudah tidak bagus lagi.

Seperti lift yang sudah tidak memenuhi standar pada umumnya, dan juga kondisi tangga darurat yang dinyatakan tidak layak pakai untuk menghadapi situasi kebakaran maupun bencana lainnya.

Selain itu, fasilitas toilet yang dimiliki Gedung DPR Nusantara 1 juga dinyatakan sudah tidak nyaman untuk digunakan karena jumlah toilet tidak berbanding lurus dengan jumlah penggunanya.

Gedung Nusantara I DPR memiliki 23 lantai dan diisi oleh sekitar 4.000 orang saat ini, sehingga layout gedung dinilai kurang layak untuk menampung orang sebanyak itu.

Para wakil rakyat yang berkantor di Gedung Nusantara I DPR akan segera memiliki gedung baru, ini diawali dalam pagu anggran 2018, DPR telah mendapatkan alokasi sebesar Rp 5,7 triliun.

Setelah Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung DPR sebesar Rp 601 miliar.