Masih bingung aturan menggunakan JKN pada gawat darurat? أ‿أ masuk sini චᆽච

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Masih bingung aturan menggunakan JKN pada gawat darurat? أ‿أ masuk sini චᆽච

babygani86

13-11-2017 03:00

Masih bingung aturan menggunakan JKN pada gawat darurat? أ‿أ masuk sini චᆽච

Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas kesehatan.

Quote:

Untuk kegiatan gawat darurat, biarpun RS belum kerjasama dengan BPJS, BPJS tetap menanggung biaya. kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam kondisi kegawatdaruratan, emergency, seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, baik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun belum bekerja sama, wajib memberikan pertolongan pertama dalam kondisi kegawatdaruratan terhadap pasien tersebut.

Biaya atas pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasamadengan BPJS Kesehatan ditagihkan langsung oleh Fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kegawatdaruratan kepada Peserta.

Quote:

Yang istimewa dari pelayanan Gawat Darurat adalah

1. Dapat di FASKES mana saja. Yang bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

2. Tanpa perlu surat rujukan.

3. Peserta tidak dikenai biaya pelayanan kesehatan.

4. Akan dirujuk ke Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. Ingat, harus mau dirujuk ya, karena kalau tidak mau dirujuk maka biaya pelayanan selanjutnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Peserta harus menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya pelayanan selanjutnya

5. Pasien dapat tetap dirawat di RS yang tidak bekerjasama dengan BPJS pada kondisi tidak ada sarana transportasi untuk evakuasi pasien, atau sarana transportasi yang tersedia tidak memenuhi syarat medis untuk evakuasi, atau kondisi pasien yang tidak memungkinkan secara medis untuk dievakuasi yang dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter yang merawat.

6. Pasien dirujuk ke Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menggunakan ambulan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Poin nomor 6 ini sebenarnya yang paling sering dilanggar oleh BPJS Kesehatan sendiri dengan alasan macam macam. Intinya memang BPJS banyak kekurangan, tapi marilah kita berhenti mengeluh dan memanfaatkannya dengan sebaik baiknya.

Yang harus anda lakukan pada saat berhadapan dengan semua RS pertama kali adalah melaporkan bahwa pasien adalah peserta BPJS, jangan menunda, jangan enggan, jangan malu, jangan manja, jangan diam, karena semua hal tersebut hanya akan menimbulkan keterlambatan administrasi RS, BPJS, Jasa Raharja jika kasusnya kecelakaan, ketenagakerjaan jika kasusnya akibat kerja. Ikuti aturan yang ada jangan main aturan sendiri, tidak bisa donk anda bilang umum terus tengah tengah bilang maaf ini saya ada kartu BPJS saya lupa. Bisa anda bayangkan tidak betapa kacaunya nanti jika semua pasien seperti itu?? Gunakan empati anda, juga nalar anda. Setelah itu RS akan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan anda benar atau tidak dengan cara mengakses master file kepesertaan www.bpjs-kesehatan.go.id; sms gateway; media elektronik lainnya dan atau menghubungi petugas BPJS Kesehatan melalui telepon atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Ada banyak cara, tidak ada alasan tidak bisa atau tidak sempat.

Quote:

Masalah selanjutnya adalah apa itu sebenarnya yang dianggap gawat darurat?Berikut kriteria gawat darurat oleh BPJS.

Spoiler for Klik biar gede:

Apabila kondisi pasien tak termasuk dalam kriteria " Gawat Darurat" BPJS, maka pemeriksaan sebaiknya dilakukan di faskes 1. Jika langsung dibawa ke IGD RS besar, maka pembayaran harus bersifat pribadi karena tak ditanggung BPJS.

Spoiler for Referensi:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 Pasal 25 poin b, pasal 33, dan pasal 40
Permenkes Nomor 71 tahun 2013 pasal 29
Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Diubah oleh babygani86 13-11-2017 03:01

1.8K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan