JPP, JAKARTA - TNI bersama Polri mengupayakan terlebih dahulu menempuh langkah persuasif dalam upaya membebaskan 1.300 warga sipil yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sekitar Kampung Kimberly dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya dengan langkah-langkah yang lunak bersama kepolisian. Apabila langkah lunak tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Sebelum menerapkan tindakan-tindakan, lanjutnya, mereka akan melakukan pengamatan dan pengintaian, karena kelompok yang mengaku Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu menyandera masyarakat umum.

"Maka, penanganannya harus teliti. Tentunya TNI bekerja sama dengan kepolisian. Kita tunggu saja," ujarnya.

Panglima TNI menjelaskan, tim gabungan antara TNI dan Polri akan dibentuk untuk menangani masalah itu.

"Polri tugasnya bagaimana, TNI bagaimana, siapa nanti yang akan masuk ke dalam, karena itu bersenjata dan indikasi OPM. Nanti ke depan itu (tim gabungan) akan dibentuk Panglima Kodam Cenderawasih dan Kepala Polda Papua. Saya katakan semua dilakukan secara teliti dan kami bekerja dengan pasti," tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar secara terpisa mengungkapkan bahwa warga yang disandera terdiri dari warga asli Banti dan Kimberly serta warga non-Papua yang selama ini berprofesi menjadi pedulang dan pengumpul emas hasil dulangan masyarakat.

KKB yang diperkirakan anggotanya berjumlah sekitar 100 orang tersebut tidak mengijinkan warga keluar dari kampung dan berjaga-jaga dengan membawa senjata api serta senjata tajam tradisional, di antaranya panah dan parang. (ant)


Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/lintas-d...ga-tembagapura

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- Sudah Minta Maaf, Indonesia Tetap Tunggu Penjelasan AS

- Klarifikasi Kapolri Terkait Pernyataan Soal Korban Pemerkosaan

- Menyesal dan Minta Maaf, Menlu: Pemerintah AS Sudah Izinkan Panglima TNI Berkunjung