JAKARTA – Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan Thamrin – Sudirman hanya akan menjadikan kemacetan bertambah di Ibu Kota Jakarta.

Menurut Hellen, kebijakan larangan melintas bagi sepeda motor sudah menjadi kebijakan yang baik bagi moda trasnportasi di Ibu Kota. Sebelumnya, Pemprov DKI membuat kebijakan tersebut sejatinya untuk memberikan terapi atas kebiasaan masyarakat dalam menggunakan moda trasnportasi umum.

“Padahal, tujuan waktu itu untuk mengatasi kemacetan. Dengan mengarahkan masyarakat agar menggunakan transportasi umum,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (9/10/2017).

Menurutnya, tidak hanya kebijakan larangan melintas bagi sepeda motor saja yang saat ini telah mengurangi dampak kemacetan. Tetapi, dengan aturan genap dan ganjil bagi pengendara roda empat juga efektif mengurangi kemacetan.

“Bukan hanya dengan sepeda motor, dengan kebijakan ganjil dan genap secara tidak langsung itu mobil dan kendaraan pribadi secara perlahan menggunakan angkutan umum,” ucapnya.

Ellen menambahkan, larangan bagi sepeda motor dan aturan bagi pengendara roda empat sudah tepat di titik tersebut (Sudirman – Thamrin).

“Kenapa di jalur itu (Sudirman - Thamrin), karena kita juga bisa lihat angkutan umumnya disitu tidak memadai,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno meyakini, pencabutan larangan sepeda motor melintasi jalur Sudirman–Thamrin takkan menyebabkan kesemrawutan di kawasan tersebut. Pria yang akrab disapa Sandi itu mengatakan, kini pihaknya bersama Dinas Perhubungan sedang mengkaji rencana tersebut.

Kata dia, nantinya hasil dari penelitian itu bakal lebih meningkatkan pengawasan kondisi yang ada sekarang. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut kalau rencana Pemprov mencabut larangan sepeda motor di jalur Sudirman-Thamrin akan menyebabkan kesemrawutan di kawasan itu.

"Jadi yang sekarang alhamdulillah sudah lebih tertata, bisa lebih ditingkatkan. Kita yakin kalau ada pelanggaran dipertegas," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2017.

(Ari)
https://news.okezone.com/read/2017/1...angi-kemacetan