Wawancara soal agama, suku, dan gender, program beasiswa LPDP dikritik
Abraham Utama
BBC Indonesia
7 Nov 2017

Sejumlah pewawancara dalam proses seleksi pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dinilai kerap mengajukan pertanyaan tentang agama, suku, hingga rumah tangga yang bersifat pribadi dan tak berkaitan dengan rencana studi.

Seorang konsultan desainer hijab yang meminta identitasnya dirahasiakan, misalnya, menyebut para pewawancara LPDP mencecarnya soal latar belakang keluarganya, April silam.

"Kamu kan single mother. Mengapa kamu bercerai?" ulang perempuan berusia 30 tahun itu tentang pertanyaan panelis LPDP.

"Saya bilang, saya korban KDRT. Suami saya melakukan kekerasan secara verbal, emosional, dan finansial."

Ia menambahkan panelis kembali bertanya hal yang menurutnya sensitif. "Kamu lulus kuliah tujuh tahun karena ada family issue apa sih?" begitulah kenangnya tentang salah satu pertanyaan panelis.

"Menurut saya pertanyaan itu sudah melewati batas. Akhirnya saya bilang dengan jujur kalau ayah saya berpoligami dan dalam keluarga poligami terdapat banyak konflik," ujarnya.

Lebih dari itu, ia juga mengaku ditanyai soal agama. "Kamu konsultan desainer hijab, memangnya agama kamu apa?"

Saat menjawab dirinya adalah seorang Muslim, ia menyebut panelis berkata, "Oh ya? Saya pikir kamu Cina."

Hal serupa juga diungkapkan seorang karyawati swasta yang berdomisi di Bekasi, Jawa Barat, bahwa panelis mencecar rencananya untuk mengambil gelar strata dua di Inggris.

"Saya benar-benar tidak menyangka ada pertanyaan personal. Dia tanya alasan saya meninggalkan anak saya," ucapnya.

"Saya merasa aneh, orang yang mau mencoba kuliah lagi tapi malah dijatuhkan dengan isu personal yang sebenarnya bisa saya tuntaskan dengan keluarga. Itu kan urusan personal saya," tuturnya.

Sementara seorang guru bahasa Inggris di Surabaya, Jawa Timur, menjelaskan selama wawancara 15 menit, para panelis memusatkan pertanyaan untuk menggali profil tempat kerjanya.

"Saya lebih banyak menjelaskan tempat kerja dan teman-teman saya yang kebanyakan Tionghoa. Sedikit sekali ditanyai tentang rencana pendidikan," jelasnya.

Pegiat isu gender dan hak asasi manusia, Tunggal Pawestri, akhir pekan lalu aktif memantik pengguna Twitter dengan membicarakan proses seleksi LPDP yang disebutnya janggal.

"Jika ada yang saat wawancara beasiswa LPDP ditanya oleh tim seleksi kenapa tak berjilbab atau pertanyaan aneh lainnya, DM (Direct Message) saya ya," demikian cuitannya yang telah disebar lebih dari 1.500 kali hingga Senin (06/11) petang tadi.

Tunggal menuturkan ia berinisiatif mengumpulkan kisah tersebut karena yakin proses pemberian beasiswa yang dikelola Kementerian Keuangan dapat diperbaiki dari eksternal.

Menurut Tunggal, sejumlah pewawancara LPDP tidak netral dan cenderung tendensius -dengan merujuk sejumlah kesaksian yang dikumpulkannya- sehingga ia mempertanyakan kualitas para panelis.

"Bisa jadi yang tidak beres adalah pewawancara yang tidak kapabel," kata Tunggal.

Jelas tak semua peserta seleksi beasiswa LPDP mendapatkan pertanyaan seputar isu agama, suku atau gender, seperti yang dialami Dorothea, warga asal Yogyakarta yang menerima beasiswa S2 ke Amerika Serikat.

"Saya tidak mendapat pertanyaan seperti itu. Mungkin tergantung pewawancara karena sifatnya sangat subjektif," kata dia.

LPDP memberikan beasiswa S1 hingga S3 dengan salah satu persyaratan calon untuk studi di luar negeri tak mengidap tuberkulosis.

Saat berita ini diturunkan, BBC Indonesia telah mengajukan konfirmasi kepada Direktur Utama LPDP, Luky Alfirman, yang belum menjawabnya.

Deputi Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, menilai seleksi LPDP sepatutnya harus berisi tes dan pertanyaan yang relevan dengan rencana studi kandidat penerima beasiswa.

Agus berkata pewawancara harus berhenti mempertanyakan isu sensitif, jika hal-hal itu benar diajukan panelis.

"Mestinya urusan pendidikan dijauhkan dari urusan yang sifatnya pribadi atau personal seperti itu. Saya akan cek, kalau benar terjadi, harus dihentikan," kata Agus.

Hingga Agustus 2017, LPDP telah memberikan beasiswa kepada 16.887 pelajar dan sebanyak 47% siswa menempuh pendidikan di luar negeri sedangkan sisanya di dalam negeri.

Berdasarkan data per September 2017, dana abadi yang dikelola LPDP mencapai lebih dari Rp20 triliun, yang sebagian berasal dari pajak yang dipungut pemerintah.

Adapun Presiden Joko Widodo, Februari lalu, sudah meminta LPDP mengoptimalkan anggaran beasiswa yang ada dengan menegaskan program LPDP merupakan investasi vital untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Sri Mulyani Benahi Mekanisme Penentuan Penerima Beasiswa LPDP
Selasa, 7 November 2017 14:40 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki mekanisme penentuan awardee (penerima beasiswa) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Sesuai dengan semangat LPDP yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah ke jenjang tertinggi di universitas terbaik di dunia, untuk mengharumkan nama Indonesia dan dapat mengabdi kembali ke Indonesia," kata Sri Mulyani dalam keterangannya kepada Tribunnews, Selasa (7/11/2017).

Sri Mulyani mengatakan, terkait dengan seleksi beasiswa LPDP ini para pengurus sudah diganti.

Bahkan saat ini sudah ada tim khusus untuk membenahi seluruhnya mulai dari tata kelola, proses rekrutmen, manajemen awardee dan alumni.

"Proses yang sedang berjalan terus disupervisi dan terus diperbaiki untuk rekrutmen tahun berjalan dan tahun depan," ungkap Sri.
Demikian pula mengenai keluhan soal seleksi kini sedang diteliti datanya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan sesuai amanat PMK Nomor 252 Tahun 2010.

LPDP kemudian ditetapkan sebagai sebuah lembaga berbentuk Badan Layanan Umum pada 30 Januari 2012 setelah disahkannya KMK Nomor 18 tahun 2012.

LPDP memiliki visi menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Program layanan LPDP terdiri dari beasiswa, pendanaan riset dan pengelolaan dana (investasi).