jpnn.com, SENTUL - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memasang target pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMP/sederajat cukup tinggi. Tahun ini UNBK meng-cover sekitar 40 persen peserta ujian. Tahun depan pemerintah menargetkan 70 persen siswa ikut UNBK.

Dengan persentase hanya 40 persen, UNBK jenjang SMP tahun ini menyasar 1,34 juta siswa. Merujuk data itu, tahun depan diperkirakan sekitar 2,4 juta siswa SMP melaksanakan unas menggunakan komputer.

"Ada hal yang membuat saya optimistis bahwa target 70 persen siswa SMP menjalankan UNBK," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso di Sentul dalam acara diskusi media 3-5 November.

Dia menuturkan yang membuat optimistis target 70 persen siswa SMP melaksanakan UNBK itu adalah, perbedaan jadwal Unas 2018 antara SMP, SMA, dan SMK. Pemerintah memang belum mengeluarkan jadwal resmi Unas 2018. Tetapi berdasarkan jadwal sementara (tentatif), Unas SMP berada paling akhir pada 23-26 April. Sementara jenjang Unas SMK digelar 2-5 April dan Unas SMA/MA dilaksanakan di 9-12 April.

Dengan perbedaan jadwal itu, Ari mengatakan siwa SMP yang di sekolahnya belum ada komputer dan internet, bisa numpang di SMA atau SMK terdekat. Tentunya di SMA atau SMK yang sebelumnya melaksanakan UNBK.

Dengan resource sharing seperti itu secara teori memang mudah dilakukan. "Tetapi urusan birokrasi di pemda yang membuat saya khawatir," ucapnya.

Mantan Kepala Pustekom Kemendikbud itu mengatakan, SMP berada di bawah naungan pemkab/pemkot. Sedangkan SMA dan SMK ada di bawah naungan pemprov.

"Pengalaman Unas 2017, ada yang lanjar dan belum lancar kolaborasinya," tuturnya. Diantara masalah yang muncul adalah, ketika siswa SMP menumpang UNBK di SMA atau SMK, jelas membutuhkan biaya. Seperti untuk listrik, internet, sampai honor teknisi komputer.

Dia menyebutkan, ada pemprov selaku pengelola SMA dan SMK yang tidak bersedia keluar uang untuk operasional UNBK SMP. Begitupula pemkab/pemkot ada yang tidak mau memberikan uang ke SMA/SMK untuk biaya operasional UNBK SMP.

Sampai-sampai ada pemkab/pemkot yang lebih memilih membeli komputer sendiri. Ketimbang keluar uang untuk biaya operasional UNBK yang menumpang di SMA/SMK. Menurut Ari program membeli komputer untuk UNBK itu tidak jadi persoalan. Selama kegunaannya tidak hanya untuk UNBK saja. Tetapi juga untuk mendukung pembelajaran sehari-hari.

"Mudah-mudahan saat ini sudah ada koordinasi antara pemkab, pemkot, dengan pemprov untuk persiapan Unas 2018 termasuk UNBK. Sehingga pelaksanaan UNBK bisa ditingkatkan semaksimal mungkin," pungkasnya. (esy/jpnn)