Rehabilitasi Tambak Ikan dan Udang oleh kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Atau di singkat KemePUPR di muara gembong Bekasi, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Seperti di muat pada artikel sebelumnya, presiden Jokowi meninjau langsung metode pemanfaatan hutan untuk pemerataan ekonomi di daerah tersebut.

Program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di muara gembong Bekasi ini di aplikasikan kedalam bentuk hak legalitas kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sebaik mungkin area tersebut. KemePUPR memberikan dukungan penuh rehabilitasi Tambak agar produksi lahan ikan dan tambak udang di muara gembong bisa meningkat. Dengan rehabilitasi tersebut diharapkan produktivitas para petani tambak bisa meroket. Cemiaaaawh . Mangstab gaaans...

Dalam kurun waktu tiga tahun ini, antara 2015 hingga 2017 KemePUPR tercatat telah membangun jaringan tambak sekitar 7.838 hektar luasnya. Luas tersebut sudah mendekati target ke seluruh anggota secara nasional pembangunan jaringan tambak seluruh Indonesia untuk periode 2015-2019, dengan target 13.160 hektar area tambak dan jaringannya.

Program rehabilitasi Tambak ini bertujuan supaya ada peningkatan ketahanan pangan dalam skala nasional. Program ini juga merupakan salah satu jalan menuju terwujudnya atau terlaksananya kesemua program nawa cita presiden Joko Widodo dan wakil presiden RI Bpk Jusuf Kalla.

Selain merehabilitasi lahan dan tambak udang di muara gembong, KemePUPR juga akan membangun jembatan dan jalan produksi, yang tentunya di jadikan sebagai penunjang. Jalan produksi dengan lebar 3 meter dan panjang sekitar 1,7 km tersebut di bangun dengan anggaran sekitar enam milyar. Sedang jembatan nya yabg akan di bangun itu sepanjang, 75 meter dengan anggaran kurang lebih 15 M, melalui dana APBN tahun 2018.

Program rehabilitasi Tambak yang di kerjakan tersebut semoga lekas sukses, dan bisa selesai dengan baik sesuai dengan perencanaan. Ikan dan udang hasil pertambakan maupun proses budidaya dan pengelolaan nya, akan di kerjakan oleh lembaga masyarakat desa hutan ( LMDH ) setempat. Pengelolaan tersebut juga merupakan sinergi kerja antara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan KemePUPR serta lembaga serta kementerian terkait lainnya. Info twitter KemenPUPR. Di edit By @Mrarbib

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam program pemanfaatan hutan untuk rakyat.

Pada kunjungan ke muara gembong Bekasi tersebut, presiden Menyerah kan surat keputusan pemanfaatan hutan dan surat keputusan pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan untuk masyarakat di sana.

Presiden mengingatkan agar masyarakat menganggap betul ijin pemanfaatan hutan yang telah di serahkan. Masa penggunaan ijin pemanfaatan hutan tersebut untuk masyarakat agar mau dan mampu meningkatkan tatap perekonomian nya, berlaku selama 35 tahun. Jika dalam waktu tersebut ternyata bermanfaat dan produktif meningkatkan perekonomian maka bisa di perpanjang lagi.

Jadi lahan yang di kelola tidak boleh dijual. Program perhutanan sosial yang di laksanakan di seluruh Indonesia semoga sukses bermanfaat meningkatkan perekonomian warga tanpa merusak lingkungan yang ada. Semoga saja begitu. Di kopi dari sini gan
IMG : https://twitter.com/KemensetnegRI/status/925974938766385152