Merdeka.com - Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat tak kunjung mendapati titik cerah. Penataan sudah mulai dilakukan semenjak Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama hingga akhirnya diteruskan Djarot Saiful Hidayat.


Jokowi kala itu telah menyiapkan sejumlah solusi agar PKL tidak berjualan di trotoar dan jalan. Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu telah bertemu dengan preman dan oknum aparat yang membeking mereka.

Jokowi menegaskan oknum-oknum yang bermain menyebabkan penataan PKL dan parkir menjadi sulit. Diakui Jokowi, mereka (oknum) menerima uang dari PKL. Dan ini menjadi salah satu kendala melakukan penataan kawasan pasar garmen terbesar se-Asia Tenggara itu.

Untuk merayu PKL agar beralih lokasi, Jokowi membuatkan Blok G sebagai tempat relokasi PKL. Agar konsumen lebih banyak berkunjung, dia sempat merancang konsep promosi dengan membuat undian berhadiah seperti yang diadakan pusat perbelanjaan ternama. Walaupun akhirnya tidak sempat terealisasi.



Jokowi ke Blok G Pasar Tanah abang 2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Namun saat Jokowi maju Pilpres 2014, Tanah Abang kembali tidak terurus. PKL kembali ke jalan. Kemacetan kembali menghantui warga Ibukota. Pedagang Blok G merasa lebih banyak pembeli di jalan dibandingkan kios yang diberikan Jokowi.

Akhirnya Basuki atau akrab disapa Ahok berencana untuk meratakan Blok G tersebut. Alasannya karena bangunan blok tersebut kurang baik. Dengan memilih cara keras, dia meminta semua PKL di Tanah Abang barangnya disita dan dibumihanguskan.

Ahok menegaskan tidak akan ada toleransi bagi para pedagang yang tetap berjualan di pinggir jalan. Namun permasalahan Tanah Abang tidak hanya pada PKL, melainkan angkutan umum yang ngetem menunggu penumpang serta parkir liar sembarangan.

Menurutnya, ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu misalnya dengan membuat trotoar khusus troli. Tapi lagi-lagi, tanpa penegakan hukum aturan itu tidak bisa ditegakkan. Ahok berharap aturan sukses ditegakkan bila pemerintah dibantu penegak hukum.


Tapi kadang, tambah Ahok, penegak hukum juga tak bisa diharapkan. Kecuali bila mereka langsung diingatkan presiden sebagai kepala negara.

Sementara masa kepemimpinan Djarot tidak terlalu banyak inovasi. Mantan Wali Kota Blitar ini lebih menitikberatkan pada penertiban PKL, tanpa ada solusi lain. Dia memilih menambah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan tak ada pedagang berjualan di jalan dan trotoar.

Kini bola panas ini berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies menegaskan bakal menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para PKL yang kembali menjajakan dagangannya sepanjang trotoar Pasar Tanah Abang belakangan ramai di media sosial.

"Pokoknya semua kita tertibkan," kata Anies usai mengikuti acara arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/4).



Anies mengatakan, bakal melakukan koordinasi dengan satuan pamong praja untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Namun rumusan pemecahan masalah itu masih dalam kajiannya.

"Nanti kita akan penertiban juga caranya kita bicarakan," ujar Anies.

Keberadaan pedagang kaki lima yang membandel menjajakan dagangannya di sepanjang trotoar Pasar Tanah, Jakarta Pusat, seakan tak pernah usai. Setiap ditertibkan, para PKL tersebut kembali menjajakan dagangannya di trotoar jalan.


https://m.merdeka.com/jakarta/tak-cu...-dari-pkl.html


Udah ganti 3 gubernur, bahkan 1 gubernur udah jadi presiden. Tapi pkl tanah abang lebih sakti