Fakta dibalik prahara G30S/PKI dan kebenaran yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal rezim Orde Baru sampai sekarang masih menjadi misteri. Saking peliknya, berbagai penelitian sejarah juga masih dipenuhi beragam asumsi dan perspektif. Para sejarawan dan pihak-pihak yang berkaitan masih saja terus menggali kebenaran hingga kini. Di tengah-tengah penelitian sejarah yang terus dilakukan, belum lama ini, Indonesia, terutama pemerintah, dikejutkan dengan pemublikasian dokumen-dokumen Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta dari tahun 1964—1968. Dokumen-dokumen tersebut ternyata menunjukkan bahwa Kedubes AS mengikuti berjalannya pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965 dan sekaligus mengungkap praktik korupsi di awal masa Orde Baru.


Dukumen-dokumen yang berupa telegram diplomatik ini dibuka ke publik (tidak dirahasiakan lagi) dan diposting pada tanggal 17 Oktober 2017 oleh Arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) di George Washington University melalui laman http://nsarchive.gwu.edu/.Sebanyak 39 dokumen dipublikasikan dari total kumpulan dokumen yang berjumlah 30.000 halaman. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya berisi tentang upaya AD untuk menyingkirkan Soekarno, eksekusi terhadap pemimpin PKI dan para simpatisannya, keterlibatan AS dalam mendukung upaya AD, dan korupsi di awal masa Orde Baru.


Menariknya, dari hal-hal tersebut, menurut sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, yang dikutip dari detikNews, adanya praktik korupsi di awal kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan informasi baru dan perlu diteliti lagi. Dokumen yang membeberkan praktik korupsi di kalangan militer pada masa awal rezim Orde Baru itu sendiri dimuat dalam laporan harian Ketua Business International Corporation (BIC), Elliott Haynes, yang terdapat dalam dokumen 39. Dokumen luar biasa tersebut salah satunya berisi informasi bahwa ketika mencari dana, para tentara meminta bantuan dari orang-orang Cina. Pertama melalui perdagangan, kemudian penyelundupan, dan bahkan hingga korupsi.