Jusuf kalla di PBB (Foto: Reuters / Eduardo Munoz)

DPR telah mengetuk palu mengesahkan UU Ormas, Selasa (24/10) kemarin. 7 Fraksi yang didominasi partai pendukung pemerintah menyatakan setuju. Sebanyak 3 fraksi, PAN, Gerindra dan PKS menolak pengesahan UU Ormas.

PAN menjadi semacam pengecualian karena seluruh parpol pendukung pemerintah mendukung pengesahan Perppu Ormas. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, perbedaan sikap atau pendapat PAN di meja legislatif itu wajar, karena itu adalah bagian dari demokrasi.

"Namanya demokrasi. Kalau Anda berpikir semua setuju, itu kembali ke orde baru," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Sikap PAN yang berbeda dari fraksi pendukung pemerintah di legislatif tersebut, kata JK, justru merupakan nilai positif dalam praktik demokrasi.

"Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi," sambung JK.
JK juga menambahkan bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan evaluasi menteri dari PAN yang berada dalam kementerian. Seperti diketahui PAN memiliki nama Asman Abnur yang kini menjabat menteri di Kementerian PAN-RB.

"Tidak ada hubungan dengan ini. Evaluasi berhubungan dengan kinerja. Bukan dengan pertimbangan politik," pungkasnya.

Dalam rapat paripurna kemarin, mayoritas anggota DPR yakni PDIP (108 anggota) setuju, Golkar (71 anggota) setuju, Gerindra (63 anggota) menolak, Demokrat (42 orang) menerima, PAN (41 anggota) menolak, PKB (32 anggota) menerima, PKS (27 anggota) menolak, PPP (23 anggota) menerima, Nasdem (23 anggota) menerima, Hanura (15 anggota) menerima.