- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
5 Fakta ekonomi RI membaik di 3 tahun Jokowi-JK
TS
aghilfath
5 Fakta ekonomi RI membaik di 3 tahun Jokowi-JK
Spoiler for 5 Fakta ekonomi RI membaik di 3 tahun Jokowi-JK:
Quote:
Polmark Indonesia merilis hasil surveinya tentang 'Tiga Tahun Jokowi-JK dan Calon Penantang Jokowi 2019'. Hasilnya, mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir.
"Publik yang merasa puas sebesar 57,6 persen," ungkap CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).
Dia melanjutkan, responden yang merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun adalah sebanyak 9,9 persen, responden yang merasa sangat tidak puas 1,8 persen, tidak puas 25,4 persen, dan tidak tahu 5,3 persen.
Kepuasan publik ini sejalan dengan prestasi yang ditorehkan Jokowi-JK. Misalnya saja, sebesar 51,3 persen responden menilai Jokowi-JK berhasil membangun infrastruktur, dan 6,3 persen responden menilai Jokowi berhasil menyejahterakan rakyat.
" Korupsi berkurang 4,9 persen. Ini Jokowi adalah Presiden yang diingat rakyat karena infrastruktur," jelas Eep.
Kendati demikian, di tengah kepemimpinan Jokowi-JK, publik masih melihat adanya persoalan bangsa. Yakni persoalan kemiskinan, kebutuhan pokok yang terus meningkat, dan korupsi merajalela.
"Responden yang menilai masyarakat masih berada di garis kemiskinan 27,7 persen, harga kebutuhan terus meningkat 19,8 persen, korupsi merajalela 14,2 persen," jelasnya.
Ini lima fakta ekonomi Indonesia membaik di tiga tahun Jokowi-JK. Berikut faktanya seperti dirangkum merdeka.com:
1. PDB sektor perikanan tertinggi di ASEAN
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, selama tiga tahun kepemimpinannya neraca perdagangan perikanan Indonesia melonjak. Bahkan, saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.
"Perkembangan sektor perikanan di Tanah Air semakin baik dan saat ini nomor satu di Asia tenggara. Bahkan saya optimis Product Domestic Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia bisa mencapai sembilan persen di akhir 2017," ujar Menteri Susi dikutip Antara, Minggu (22/10).
Susi menegaskan, ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tujuh persen hingga akhir 2017. Sedangkan, impor mengalami penurunan hingga 70 persen. Dia mengatakan, banyak perusahaan perikanan saat ini di sejumlah negara termasuk Thailand ingin relokasi industri pengolahannya ke Indonesia.
Di antaranya perusahaan Aneka Tuna di Thailand yang berkeinginan beroperasi di Indonesia dikarenakan kesulitan bahan baku produksi.
"Jadi mereka tidak perlu menangkap ikan di perairan Indonesia. Tinggal beli saja dari nelayan yang melakukan penangkapan. Kita undang semua perusahaan pengolahan produk perikanan untuk masuk dan berusaha ke Indonesia," katanya.
Kendati demikian, Menteri Susi menegaskan perusahaan asing yang ingin mengalihkan industri pengolahannya di Indonesia, dilarang keras mengoperasikan kapal penangkapannya di perairan dalam negeri. Pada 2012, PDB perikanan Indonesia adalah Rp 184,25 triliun dan berkontribusi sebesar 2,14 persen terhadap PDB nasional.
Pada 2013, kontribusinya meningkat menjadi 2,21 persen terhadap PDB nasional. Angka ini terus meningkat di 2014 dengan nilai sebesar Rp 247,09 triliun atau berkontribusi sebesar 2,34 persen terhadap PDB nasional.
Sedangkan pada 2015, sektor perikanan menyumbang PDB sebesar Rp 288,92 triliun dengan kontribusi 2,51 persen dan 2016 sebesar Rp317,09 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 2,56 persen.
Peningkatan produksi perikanan Indonesia, tidak terlepas dari kebijakannya pemberantasan penangkapan ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing dan larangan bongkar muat kapal di tengah laut, hingga penegakan hukum melalui penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia. Stok ikan Indonesia juga naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110.
"Usaha perikanan tangkap juga kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga naik dari 102 menjadi 120, " kata Susi.
2. E-smart IKM capai 1.165 unit IKM
Pemerintahan Jokowi-JK telah memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 lalu. Pemerintah mengklaim dalam tiga tahun terakhir telah banyak menciptakan kinerja positif pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor perindustrian.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan program e-Smart IKM di Indonesia. Program tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam mengembangkan industri kecil menengah (IKM).
"E-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan market place yang telah ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Senin (23/10).
Program yang diinisiasi oleh Kemenperin tersebut, mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan baku, teknologi, dan modal. Program tersebut juga mampu memberikan panduan bagi pengambil kebijakan di dalam fungsi program pembinaan IKM yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
"Hingga saat ini, telah ada 1.165 unit IKM yang telah difasilitasi untuk membuka pasar secara on-line dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 9.510 unit usaha," jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan hingga tahun 2017, ditargetkan jumlah IKM mencapai 182.000 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Kemudian pertumbuhan wirausaha baru ditargetkan sebanyak 5.000 unit dan pengembangan sentra IKM sebanyak 1.200 di seluruh Indonesia.
IKM pun terus didorong untuk mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, di mana pergerakannya cukup signifikan setiap tahun. Terlihat dari capaian pada 2016 sebesar Rp 520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015.
"Sedangkan apabila dibandingkan dengan nilai tambah IKM pada tahun 2014 sekitar Rp 373 triliun, naik 17,6 persen pada tahun 2015 menjadi Rp 439 triliun," jelasnya.
3. Industri menengak tumbuh 4.433 unit
Kementerian Perindustrian mencatat industri menengah dan sedang mengalami pertumbuhan sebanyak 4.433 unit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Di mana pada 2014, jumlah industri menengah dan sedang hanya mencapai 1.288 unit usaha.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan industri menengah dan sedang akan mencapai 8.488 unit pada akhir 2019. Jumlah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menumbuhkan populasi industri.
"Potensi pembangunan kawasan industri masih cukup besar dengan adanya sumber kekayaan alam yang tersebar, sehingga pada dua tahun mendatang diprediksi pertumbuhan kawasan industri baru akan terus meningkat," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Senin (23/10).
Airlangga mengatakan seiring dengan pertambahan jumlah unit usaha industri menengah dan sedang, penyerapan tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Sepanjang periode tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri menjadi 16,57 juta orang
"Jumlah tenaga kerja yang terserap hingga triwulan ke dua 2017 sebesar 16,57 juta orang. Jumlahnya meningkat cukup pesat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada 2014 yaitu 15,39 juta orang," jelasnya.
Airlangga menargetkan, jumlah penyerpaan tenaga kerja akan terus bertambah sampai akhir 2019 hingga mencapai 17,1 juta orang tenaga kerja. "Penambahan ini ditopang dengan dibangunya delapan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 296.300 orang," imbuhnya.
Sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi sektor industri juga meningkat menjadi Rp 706,9 triliun pada periode tahun 2015-2017. Nilai investasi ini diprediksi akan terus meningkat lagi hingga mencapai Rp 1.759 triliun pada periode dua tahun ke depan.
Airlangga menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK juga fokus pada pembangunan industri di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2015 hingga 2017, telah dibangun tiga kawasan industri baru di Pulau Jawa dan tujuh kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang.
Untuk kawasan industri baru di luar Pulau Jawa yang telah beroperasi, antara lain di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).
"Dalam upaya mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus mewujudkan lndonesia sentris, Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa," tandasnya.
4. Pertumbuhan ekonomi naik
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pemerintah berhasil mengendalikan pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Sejak 2013, pertumbuhan bergerak melambat seiring gejolak ekonomi dunia.
"Pertumbuhan ekonomi yang tadinya sudah mulai melambat dan bahkan dari tahun 2013 ke 2014 melambat. 2015 itu kelihatan sudah tercapai, dia mulai membaik menjadi lebih cepat lagi," ujar Menko Darmin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 berada pada angka 5,56 persen. Kemudian, mengalami perlambatan pada 2014 menjadi sebesar 5,01 persen. Pada 2015, menurun tajam mencapai angka 4,88 persen.
"Lalu pada 2016 pemerintah melakukan beberapa langkah perbaikan, kita kemudian meraih pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Tahun ini kita harapannya bergerak di sekitar 5,2 persen," jelas Menko Darmin.
Menko Darmin menambahkan, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, laju inflasi juga mengalami penurunan dari 4,49 persen year on year (yoy) pada September 2014 menjadi 3,72 persen (yoy) pada September 2017.
5. Jumlah pengusaha UKM naik 3,1 persen dari jumlah penduduk
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram mengklaim jumlah wirausaha baru di Indonesia naik signifikan menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
Agus menegaskan, dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK jumlah wirausaha baru di Indonesia naik dari 1,56 persen pada tahun 2014 menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2016.
"Awalnya target peningkatan jumlah wirausaha pertahun hanya 1 juta, tapi ternyata dalam kurun lebih kurang 3 tahun sudah mencapai 3,1 persen jumlah penduduk, ini kenaikan yang luar biasa," ungkapnya seperti ditulis Antara, Selasa (24/10).
Di samping itu, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto juga naik signifikan dalam tiga tahun terakhir menjadi 3,99 persen.
"Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan angka kontribusi koperasi terhadap PDB ini bisa naik sampai 6 persen pada akhir tahun 2019. Demikian juga dengan jumlah wirausaha baru diupayakan mencapai bisa mencapai 5 persen jumlah penduduk, di akhir 2019" tuturnya.
Pencapaian itu menurut Agus Muharram merupakan hasil dari kerja bersama berbagai pihak meliputi pemerintah, dunia bisnis, akademisi, dan para pemangku kepentingan termasuk asosiasi-asosiasi.
"Publik yang merasa puas sebesar 57,6 persen," ungkap CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).
Dia melanjutkan, responden yang merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun adalah sebanyak 9,9 persen, responden yang merasa sangat tidak puas 1,8 persen, tidak puas 25,4 persen, dan tidak tahu 5,3 persen.
Kepuasan publik ini sejalan dengan prestasi yang ditorehkan Jokowi-JK. Misalnya saja, sebesar 51,3 persen responden menilai Jokowi-JK berhasil membangun infrastruktur, dan 6,3 persen responden menilai Jokowi berhasil menyejahterakan rakyat.
" Korupsi berkurang 4,9 persen. Ini Jokowi adalah Presiden yang diingat rakyat karena infrastruktur," jelas Eep.
Kendati demikian, di tengah kepemimpinan Jokowi-JK, publik masih melihat adanya persoalan bangsa. Yakni persoalan kemiskinan, kebutuhan pokok yang terus meningkat, dan korupsi merajalela.
"Responden yang menilai masyarakat masih berada di garis kemiskinan 27,7 persen, harga kebutuhan terus meningkat 19,8 persen, korupsi merajalela 14,2 persen," jelasnya.
Ini lima fakta ekonomi Indonesia membaik di tiga tahun Jokowi-JK. Berikut faktanya seperti dirangkum merdeka.com:
1. PDB sektor perikanan tertinggi di ASEAN
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, selama tiga tahun kepemimpinannya neraca perdagangan perikanan Indonesia melonjak. Bahkan, saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.
"Perkembangan sektor perikanan di Tanah Air semakin baik dan saat ini nomor satu di Asia tenggara. Bahkan saya optimis Product Domestic Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia bisa mencapai sembilan persen di akhir 2017," ujar Menteri Susi dikutip Antara, Minggu (22/10).
Susi menegaskan, ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tujuh persen hingga akhir 2017. Sedangkan, impor mengalami penurunan hingga 70 persen. Dia mengatakan, banyak perusahaan perikanan saat ini di sejumlah negara termasuk Thailand ingin relokasi industri pengolahannya ke Indonesia.
Di antaranya perusahaan Aneka Tuna di Thailand yang berkeinginan beroperasi di Indonesia dikarenakan kesulitan bahan baku produksi.
"Jadi mereka tidak perlu menangkap ikan di perairan Indonesia. Tinggal beli saja dari nelayan yang melakukan penangkapan. Kita undang semua perusahaan pengolahan produk perikanan untuk masuk dan berusaha ke Indonesia," katanya.
Kendati demikian, Menteri Susi menegaskan perusahaan asing yang ingin mengalihkan industri pengolahannya di Indonesia, dilarang keras mengoperasikan kapal penangkapannya di perairan dalam negeri. Pada 2012, PDB perikanan Indonesia adalah Rp 184,25 triliun dan berkontribusi sebesar 2,14 persen terhadap PDB nasional.
Pada 2013, kontribusinya meningkat menjadi 2,21 persen terhadap PDB nasional. Angka ini terus meningkat di 2014 dengan nilai sebesar Rp 247,09 triliun atau berkontribusi sebesar 2,34 persen terhadap PDB nasional.
Sedangkan pada 2015, sektor perikanan menyumbang PDB sebesar Rp 288,92 triliun dengan kontribusi 2,51 persen dan 2016 sebesar Rp317,09 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 2,56 persen.
Peningkatan produksi perikanan Indonesia, tidak terlepas dari kebijakannya pemberantasan penangkapan ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing dan larangan bongkar muat kapal di tengah laut, hingga penegakan hukum melalui penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia. Stok ikan Indonesia juga naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110.
"Usaha perikanan tangkap juga kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga naik dari 102 menjadi 120, " kata Susi.
2. E-smart IKM capai 1.165 unit IKM
Pemerintahan Jokowi-JK telah memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 lalu. Pemerintah mengklaim dalam tiga tahun terakhir telah banyak menciptakan kinerja positif pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor perindustrian.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan program e-Smart IKM di Indonesia. Program tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam mengembangkan industri kecil menengah (IKM).
"E-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan market place yang telah ada. Tujuannya untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Senin (23/10).
Program yang diinisiasi oleh Kemenperin tersebut, mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan baku, teknologi, dan modal. Program tersebut juga mampu memberikan panduan bagi pengambil kebijakan di dalam fungsi program pembinaan IKM yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
"Hingga saat ini, telah ada 1.165 unit IKM yang telah difasilitasi untuk membuka pasar secara on-line dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 9.510 unit usaha," jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan hingga tahun 2017, ditargetkan jumlah IKM mencapai 182.000 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Kemudian pertumbuhan wirausaha baru ditargetkan sebanyak 5.000 unit dan pengembangan sentra IKM sebanyak 1.200 di seluruh Indonesia.
IKM pun terus didorong untuk mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, di mana pergerakannya cukup signifikan setiap tahun. Terlihat dari capaian pada 2016 sebesar Rp 520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015.
"Sedangkan apabila dibandingkan dengan nilai tambah IKM pada tahun 2014 sekitar Rp 373 triliun, naik 17,6 persen pada tahun 2015 menjadi Rp 439 triliun," jelasnya.
3. Industri menengak tumbuh 4.433 unit
Kementerian Perindustrian mencatat industri menengah dan sedang mengalami pertumbuhan sebanyak 4.433 unit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Di mana pada 2014, jumlah industri menengah dan sedang hanya mencapai 1.288 unit usaha.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan industri menengah dan sedang akan mencapai 8.488 unit pada akhir 2019. Jumlah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menumbuhkan populasi industri.
"Potensi pembangunan kawasan industri masih cukup besar dengan adanya sumber kekayaan alam yang tersebar, sehingga pada dua tahun mendatang diprediksi pertumbuhan kawasan industri baru akan terus meningkat," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Senin (23/10).
Airlangga mengatakan seiring dengan pertambahan jumlah unit usaha industri menengah dan sedang, penyerapan tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Sepanjang periode tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri menjadi 16,57 juta orang
"Jumlah tenaga kerja yang terserap hingga triwulan ke dua 2017 sebesar 16,57 juta orang. Jumlahnya meningkat cukup pesat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada 2014 yaitu 15,39 juta orang," jelasnya.
Airlangga menargetkan, jumlah penyerpaan tenaga kerja akan terus bertambah sampai akhir 2019 hingga mencapai 17,1 juta orang tenaga kerja. "Penambahan ini ditopang dengan dibangunya delapan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 296.300 orang," imbuhnya.
Sejalan dengan peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, nilai investasi sektor industri juga meningkat menjadi Rp 706,9 triliun pada periode tahun 2015-2017. Nilai investasi ini diprediksi akan terus meningkat lagi hingga mencapai Rp 1.759 triliun pada periode dua tahun ke depan.
Airlangga menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK juga fokus pada pembangunan industri di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2015 hingga 2017, telah dibangun tiga kawasan industri baru di Pulau Jawa dan tujuh kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang.
Untuk kawasan industri baru di luar Pulau Jawa yang telah beroperasi, antara lain di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).
"Dalam upaya mendorong penyebaran industri yang merata sekaligus mewujudkan lndonesia sentris, Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri khususnya di luar Pulau Jawa," tandasnya.
4. Pertumbuhan ekonomi naik
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pemerintah berhasil mengendalikan pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Sejak 2013, pertumbuhan bergerak melambat seiring gejolak ekonomi dunia.
"Pertumbuhan ekonomi yang tadinya sudah mulai melambat dan bahkan dari tahun 2013 ke 2014 melambat. 2015 itu kelihatan sudah tercapai, dia mulai membaik menjadi lebih cepat lagi," ujar Menko Darmin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2013 berada pada angka 5,56 persen. Kemudian, mengalami perlambatan pada 2014 menjadi sebesar 5,01 persen. Pada 2015, menurun tajam mencapai angka 4,88 persen.
"Lalu pada 2016 pemerintah melakukan beberapa langkah perbaikan, kita kemudian meraih pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Tahun ini kita harapannya bergerak di sekitar 5,2 persen," jelas Menko Darmin.
Menko Darmin menambahkan, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, laju inflasi juga mengalami penurunan dari 4,49 persen year on year (yoy) pada September 2014 menjadi 3,72 persen (yoy) pada September 2017.
5. Jumlah pengusaha UKM naik 3,1 persen dari jumlah penduduk
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram mengklaim jumlah wirausaha baru di Indonesia naik signifikan menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
Agus menegaskan, dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK jumlah wirausaha baru di Indonesia naik dari 1,56 persen pada tahun 2014 menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2016.
"Awalnya target peningkatan jumlah wirausaha pertahun hanya 1 juta, tapi ternyata dalam kurun lebih kurang 3 tahun sudah mencapai 3,1 persen jumlah penduduk, ini kenaikan yang luar biasa," ungkapnya seperti ditulis Antara, Selasa (24/10).
Di samping itu, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto juga naik signifikan dalam tiga tahun terakhir menjadi 3,99 persen.
"Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan angka kontribusi koperasi terhadap PDB ini bisa naik sampai 6 persen pada akhir tahun 2019. Demikian juga dengan jumlah wirausaha baru diupayakan mencapai bisa mencapai 5 persen jumlah penduduk, di akhir 2019" tuturnya.
Pencapaian itu menurut Agus Muharram merupakan hasil dari kerja bersama berbagai pihak meliputi pemerintah, dunia bisnis, akademisi, dan para pemangku kepentingan termasuk asosiasi-asosiasi.
merdeka
Padahal anggaran sedang kontraksi berat akibat pembangunan infrastruktur besar2an, ekonomi masih juga tumbuh
Diubah oleh aghilfath 25-10-2017 13:23
0
944
Kutip
7
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan