JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mengkaji ulang lelang konsolidasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Alasannya, lelang konsolidasi tidak berpihak pada pengusaha kecil. Menurut dia, banyak pengusaha kecil yang mengeluhkan lelang konsolidasi karena tidak bisa ikut berpartisipasi.

"Jadi kami sekarang lagi me-review ulang bagaimana ketentuan-ketentuan itu dan agar bisa berpihak kepada usaha kecil dan usaha menengah," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017) malam.

Berkaca dari negara-negara lain di dunia, Sandi menyebut perusahaan besar pemenang lelang konsolidasi banyak menjual kembali kontrak mereka kepada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan kecil itu dibayar lebih murah sehingga merugikan mereka.

"Akhirnya yang mendapatkan ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya men-subcontacting ke perusahaan-perusahaan kecil lagi dengan bayaran yang lebih rendah, dengan jangka pembayaran yang lebih lama," kata dia.

Sandi menegaskan, lelang yang akan diterapkan Sandi selama memimpin Ibu Kota bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah lelang yang berpihak pada pengusaha kecil. Lelang juga akan mengedepankan prinsip yang transparan dan akuntabel.

"Komitmen kami adalah tetap untuk menjaga governance dan agar proses pelelangan, proses pengadaan di Pemprov, itu tetap dalam kategori transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik-praktik koruptif," ucap Sandi.

Lelang konsolidasi mulai diterapkan pada proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 di masa kepemimpinan Ahok.

Melalui sistem itu, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Menurut Ahok, penerapan lelang konsolidasi dimaksudkan agar pengerjaan pembangunan tidak dilaksanakan oleh perusahaan kecil yang dinilainya abal-abal.

Karena itu, hanya perusahaan besar yang dapat mengikuti lelang. Ahok menilai pengontrolan pengerjaan akan lebih mudah dilakukan terhadap perusahaan berskala besar.
'
http://megapolitan.kompas.com/read/2...konsolidasi-di