Jakarta - Tanggal 20 Oktober 2017 menandakan pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) tepat di usia 3 tahun.

Banyak capaian dan masih banyak juga pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti yang dikutip dari video, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ikut angkat bicara terkait dengan kinerja 3 tahun Jokowi-JK.

Video berdurasi 11 menit 30 detik ini memuat paparan dari pria yang dikenal dengan istilah 'Rajawali Ngepret' tersebut.

"Untuk mencapai ekonomi di atas 6%, Presiden Jokowi harus keluar dari kebijakan pengetatan. Tempuh strategi growth, seperti pariwisata," kata Rizal, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Dia menjelaskan, para pembantu Presiden Jokowi-Wapres JK di kabinet kerja masih belum berani dan bisa menjelaskan secara detil mengenai kondisi perekonomian nasional secara luas, sebab hingga saat ini orang nomor satu di Indonesia masih saja suka menceritakan teknis perekonomian kepada masyarakat.

Tidak lama, dalam video itu juga muncul kutipan ucapan Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam kondisi yang tidak beruntung.

"Ketika di awal pemerintahannya Pak Jokowi memang kurang beruntung ada 3 defisit: transaksi berjalan, pembayaran dan anggaran," ungkap dia.

Ketiga defisit ini, kata Rizal merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya lantaran tidak begitu mengurusi soal makro ekonomi. Sehingga butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi tersebut menjadi positif.

Menyoal prestasi, Rizal memastikan dirinya tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun kabinet kerja bukan hisapan jempol saja.

"Kalau ditanya prestasinya apa tentu infrastruktur tidak bisa dibantah, jaman Pak Jokowi bangun infrastruktur di banyak tempat terutama di luar Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari pemerintah sebelumnya," jelas dia.

"Nah, memang kalau infrastruktur di luar Pulau Jawa manfaatnya ekonomisnya 5-10 tahun yang akan datang, kalau di Jawa langsung terasa, ya tapi itu choice, Pak Jokowi ingin mengungi gap Jawa dan out Jawa karena supaya jangan Java sentris terus puluhan tahun, pindah ke Indonesia sentris itu saya angkat tangan, salut, dia komit soal itu," sambung dia.

Meski demikian, Rizal mengakui bahwa anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua setelah pendidikan. Pemerintah juga dinilai jangan terlalu mengandalkan APBN dalam merealisasikan banyak pembangunan infrastruktur.

Menurut Rizal, APBN juga dirancang dengan prioritas anggaran adalah pembayaran pokok dan bunga utang yang diumumkan dalam sisi pembiayaan. Sehingga, pembangunan infrastruktur juga mau tidak mau harus melibatkan swasta dengan skema-skema yang sudah ada saat ini.

Dia menceritakan, dalam mencari modal untuk membangun infrastruktur juga selagi menjabat sebagai Menko Kemaritiman pernah mengusulkan revaluasi aset namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN.

"Hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun, pajaknya nambah Rp 32 triliun, itu hanya 16 BUMN, kalau all out BUMN lakukan aset bisa nambah Rp 2.500 triliun, cuma menterinya saya enggak jelas sibuk apaan itu menteri BUMN, faktanya BUMN merugi semua yang gede-gede," ungkap dia.

Di tengah gencar membangun infrastruktur, pemerintahan kabinet kerja juga harus menyadari bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama, namun dirinya menyarankan agar masalah pembebasan lahan harus dilakukan pemerintah.

"Mau enggak mau pemerintah harus ambil dulu pembebasan tanah, kasih sama rakyat bukan ganti rugi tapi ganti untung tambahin premium di atas harga pasar 10-15%, kemudian jual kepada investor 150% investor enggak ada masalah, karena ongkos pembebasan tanah itu hanya 6% dari rata-rata projek yang besar-besar, paling naik jadi 7% enggak ada masalah tabi begitu bangun mereka bisa langsung bangun proyeknya, jadi harus ada cara berfikir yang terobosan, enggak bisa hanya gradual-gradual, masalah kita ini sudah kompleks," jelas dia.

Prestasi selanjutnya yang tidak bisa dibantah oleh Rizal Ramli adalah mengenai program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat. Menurut dia, program tersebut memberikan hak kepada masyarakat atas kepemilikan tanah.

" Prestasi yang lain dana desa walaupun UU jaman SBY tapi diimplementasikan jaman Pak Jokowi sehingga di desa banyak uang, walau awal banyak masalah tapi ini harus bisa diberesin dan bisa diberesin," ungkap dia.

Meski demikian, sang Rajawali Kepret ini meminta kepada para jajaran menteri kabinet kerja untuk bisa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan dan tidak ada satupun yang ditutupi. Seperti halnya persoalan daya beli.

Menurut Rizal, soal fenomena daya beli para pembantu Presiden Jokowi tidak bisa menjelaskan secara faktual terkait dengan kondisi daya beli turun atau tidak.

"Presiden juga di sidang kabinet tidak diberikan penjelasan yang benar termasuk presiden juga diberi informasi bahwa daya beli tidak turun, yang dijelaskan adalah memang betul terjadi transisi dari bisnis offline ke online tapi total itu masih 3% memang tinggi dari base yang rendah, tidak bisa menjelaskan ritel market hanya dengan offline, memang dari nol itu tumbuhnya tinggi banget, kenyataan yang riil daya beli betul-betul turun, saya bicara dengan kalangan bisnis, rakyat biasa, lho kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun, nah informasi yang enggak bener ini lebih berbaya dari masalahnya sendiri," jelas dia.

Kendati demikian, lanjut Rizal, transparansi dan jujur menjadi kunci pemerintahan kebinet kerja menjalankan sisa waktu 2 tahun memimpin Indonesia.

"Secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah oke, tapi its not enough, negara lain 5% negara majukan 3%, jadi kita mesti tumbuh lebih tinggi tapi tidak bisa menggantungkan diri hanya sekadar APBN, perlu inovasi di dalam instrumen keuangan dan lain-lain, kedua upaya mengurangi utang karena selama ini fokusnya hanya bayar utang gitu lho, banyak cara kok, jangan kreditur dijadikan prioritas rakyat kita dibiarkan, ini dua tahun lalu waktunya pendek," kata dia.

"Jadi kerja, kerja, kerja itu penting, tapi strategi dan kerja cerdas tak kalah pentingnya," tutup Rizal. (ang/ang)

https://finance.detik.com/berita-eko...jawali-ngepret